Komnas Anak: Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Sumbar Terancam 20 Tahun Penjara

Komnas Anak Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Sumbar Terancam 20 Tahun Penjara Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait (Istimewa)

Covesia.com- Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menegaskan bahwa para pelaku predator kejahatan seksual anak di beberapa wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) dapat dihukum 20 tahun penjara.

Menurut Arist, predator kejahatan seksual terhadap puluhan anak usia rata-rata dibawah 12 tahun di Solok Rao Utara dan Lubuk Sikaping, Sumatera Barat berinisial AY (23) dan IR (37) dapat dikenakan ketentuan UU RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Momor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana pokoknya minimal 10 tahun pidana penjara dan maksimal 20 tahun. 

"Jika para predator kejahatan seksual  telah dilakukan berulang-ulang dan masuk dalam kategori residivis maka predator kejahatan seksual AY (23) dan IR (32) dapat dikenakan hukuman tambahan kebiri (kastrasi) dengan cara suntik kimia, ter kecuali bagi RI (27)  pelaku kekerasan seksual terhadap pacarnya di Solok karena pelaku masih tergolong usia anak," kata Arist dalam keteranganya, Selasa (12/3/2019).

Arist menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak junto UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Tindak Pidana Anak (SPPA), RI (16) hanya dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun penjara.

Namun demikian, kata dia, kejahatan seksual di tiga tempat berbeda di Sumbar ini harus segera diwaspadai bahwa telah terjadi kejahatan seksual terhadap anak yang serius dan berulang-ulang dan dilakukan secara bergerombol (geng RAPE) dengan menelan korban banyak anak.

Ia pun mengapresiasi Polres Pasaman dan Polres Koto Solok yang telah bekerja keras dan cepat mengungkap kasus kejahatan seksual terhadap puluhan anak-anak di tiga tempat kejadian.

Ia pun meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera mencanangkan atau mendeklarasikan gerakan bersama memutus mata rantai darurat kekerasan seksual terhadap anak di Sumbar dengan melibatkan ulama, pegiat perlindungan anak, tokoh adat, masyarakat, perguruan tinggi serta pekerja media. 

"Pemerintahan Sumbar dan anggota dewan harus berperan dan bertanggungjawab untuk melindungi anak," tegas Arist.

(jon)







Berita Terkait

Baca Juga