Tangani Dugaan Pelanggaran Pemilu ,Bawaslu Pasaman Libatkan Ahli Bahasa

Tangani Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Pasaman Libatkan Ahli Bahasa Komisioner Bawaslu Pasaman Kristian

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat meminta keterangan ahli bahasa dan pidana Universitas Andadalas Padang dalam menangani kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Wali Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara.

"Kita sudah mendatangi dan memintai keterangan dari Ahli Bahasa dan Pidana Unand pada 18 Februari 2019 kemarin. Kami juga didampingi oleh pihak Jaksa dan Polisi. Hal ini kami lakukan sesuai masukan dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian agar ada saksi ahli Bahasa dan Pidana untuk menguatkan hasil klarifikasi Bawaslu Pasaman nantinya," terang Komisioner Bawaslu Pasaman, Kristian kepada Covesia.com, disela-sela acara sosialisasi pemilu 2019 di Lubuk Sikaping, Rabu (20/02/2019).

Menurut Kristian, kasus tersebut kata dia saat ini tengah proses kajian di internal bawaslu setempat sebelum dilanjutkan ke pembahasan sentra Gakkumdu.

"Sekarang tinggal pembuatan kajian di internal Bawaslu sebelum dilanjutkan ke Pembahasana dua di sentra Gakkkumdu. Hal ini kami lakukan sesuai tahapannya, sebelum diputuskan apakah memenuhi unsur Pidana pemilu atau tidak sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 280,"tambahnya.

Selanjutnya, kata dia, kalau memenuhi unsur pidana baru ditingkatkan ke penyidikan oleh Kepolisian Pasaman.

"Semoga kejadian ini bisa dijadikan pelajaran bagi Wali Nagari lain di Pasaman. Kemudian agar lebih menghargai jabatannya dari pada ikut menngkampanyekan salah satu Caleg tertentu yang bisa berakibat fatal terhadap dirinya sendiri,"tutupnya.

Sebelumnya, pihak Bawaslu Pasaman meregister laporan masyrakat bahwa ada satu Wali Nagari Koto Nopan, Kecamatan Rao Utara, diduga mengkampanyekan salah satu Caleg di daerah itu pada tanggal 06 Februari 2019 lalu.

Pihak Bawaslu sendiri sudah melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait (pelaku) untuk dimintai klarifikasinya.

Didalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 sangat jelas bahwa Wali Nagari maupun perangkat Nagari dilarang ikut kampanye atau mengkampanyekan, sert memihak kepada Caleg tertentu. Jika terbukti masuk Pidana dengan ancaman penjara selama 2 tahun serta denda Rp12 Juta.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga