Polri Tunda Pembayaran Ganti Rugi, LBH: Itu Merupakan Bentuk Pelanggaran HAM

Polri Tunda Pembayaran Ganti Rugi LBH Itu Merupakan Bentuk Pelanggaran HAM Kantor LBH Padang (Foto: doc.covesia)

Covesia.com - LBH Padang merupakan kuasa hukum dari Alamsyafrudin dan Yusmanidar yang merupakan orang tua kandung dari alm. Erik Alamsyah, Faisal Akbar dan Budri M.Zen. Mereka meninggal dunia akibat penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Sijunjung dan Kepolisian Sektor Bukittinggi pada tahun 2011 dan 2012 silam. Untuk itu, keluarga korban telah menggugat di pengadilan atas perbuatan melawan hukum yang dialami korban. 

Alamsyafrudin yang merupakan ayah dari alm. Erik Alamsyah telah memenangkan gugatan terhadap Kepolisian Republik Indoensia sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 07. Pdt.G/2013/PN.BT Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 36/PDT/2014/PT.PDG Juncto Putusan Kasasi Nomor : 2638K/Pdt/2014 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 367 PK/PDT/2017. Putusan ini telah menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 100.700.000 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sementara Yusmanidar juga telah memenangkan gugatan serupa terhadap Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.PDG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 40/Pdt/2017/PT.PDG Juncto dan Putusan Kasasi Nomor : 2890K/Pdt/2017 yang pada intinya menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sebelumnya pada Desember 2018 LBH Padang telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Bukittinggi agar pengadilan dapat memfasilitasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun hingga saat ini pengadilan masih memproses permohonan LBH Padang.

LBH Padang juga telah menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 14 Februari 2019 yang bertujuan sesegera mungkin putusan dapat dilaksanakan demi keadilan bagi keluarga korban. Wendra Rona Putra, Direktur LBH Padang menuturkan bahwa proses pelaksanaan putusan terhadap kasus Sijunjung dan Bukittinggi seharusnya tidak rumit dan berbelit-belit lantaran sebelumnya Polri telah memiliki preseden serupa dalam pembayaran ganti rugi pada kasus Iwan Mulyadi serta juga telah ada komitmen lisan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum Polda untuk melaksanakan putusan. oleh karenanya, LBH Padang masih berpandangan tidak perlu ada upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan putusan.

"Kami tetap mengingatkan bahwa penundaan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak keluarga korban atas ganti rugi merupakan bentuk pengabaian dan pelanggaran HAM itu sendiri," ujar Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra dalam keterangan tertulis yang terima Covesia.com, Jumat (15/2/2019).

Meskipun demikian kami tetap mengapresiasi perhatian dari beberapa pihak yang sebelumnya telah menawarkan bantuan dan dukungan moril, dukungan tersebut akan sangat berarti bagi keluarga korban yang lebih dari 7 (tujuh) tahun menanti keadilan bagi anak mereka.

(*/dnq)

Berita Terkait

Baca Juga