PBHI Minta Polri Tunaikan Kasus Penganiayaan di Sumbar

PBHI Minta Polri Tunaikan Kasus Penganiayaan di Sumbar Sekjend Majelis Nasional PBHI, Samaratul Fuad (Dok. Covesia)

Covesia.com - Majelis Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kooperatif dan taat hukum terkait kasus penganiayaan oleh oknum anggota polisi yang berujung kematian di Kabupaten Sijunjung dan Kota Bukittingi, Sumatera Barat.

Sekjend Majelis Nasional PBHI, Samaratul Fuad, menilai dalam konsepsi Negara Hukum baik siapa pun, lembaga manapun harus tunduk dan patuh terhadap hukum.

"Untuk kasus penganiayaan oleh oknum polisi yang berujung kematian di Kabupaten Sijinjung sudah ingkrah tahun 2018 kemarin di Mahkamah Agung. Kemudian di Kota Bukittinggi juga sudah ingkrah tahun 2017 silam. Nah, Putusan MA adalah putusan yang final. Maka, Polri dalam hal ini berkewajiaban untuk tunduk dan patuh terhadap putusan itu," terang Samaratul Fuad ketika dikonfirmasi oleh Covesia.com, Selasa (12/2/2019) di Padang.

Samaratul Fuad juga menegaskan, bahwa putusan MA dipandang sebagai putusan Negara dengan tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian untuk tidak menindak lanjutinya.

"Kalau pihak kepoilisan tidak menidaklanjuti putusan MA itu, berarti sudah masuk kategori pembangkangan terhadap putusan Negara. Benarkan?," katanya.

Disamping itu kata dia, sudah saatnya pihak korban melaporkan bahwa sampai saat ini pihak kepolisian melakukan pembangkangan terhadap putusan MA ini kepada Presiden RI.

"Ini hak kita sebagai Warga Negara yang di Negara Hukum. Kemudian juga bagus jika melaporkan perkara ini ke pihak DPR RI maupun DPRD Provinsi Sumbar. Karena merekalah yang menjadi wakil rakyat di lembaga Legislatif saat ini. Karena kalau tidak didesak seperti ini, kita takut akan terus berlarut-larut seperti kasus Iwan Mulyadi dulu," tambahnya. 

Meskipun demikian kata dia, pihak keluarga korban juga harus membangun komunikasi intensif dengan pihak kepolisian yang dalam hal ini Polda Sumbar. 

"Kemudian harus intens juga berkomunikasi dengan Mabes Polri. Karena bisa jadi putusan yang sudah ingkrah tersebut belum sampai ke pihak Polda Sumbar atau Kapolri. Kiat ini juga kami sampaikan belajar dari kasus Iwan Mulyadi yang sudah dibayarkan tahun 2018 kemaren," tutupnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menilai Polres Sijunjung harus bertanggung jawab dalam kasus penganiayaan terhadap Faisal dan Busri yang berujung kematian sudah ingkrah tahun 2018 lalu. Mahkamah Agung menilai dan putusan itu memerintahkan Polri untuk membayarkan uang ganti rugi immateril sebesar Rp 500 juta kepada keluarga korban.

Sementara itu, terkait kasus Erik Alamsyah di Bukittinggi, perkara sudah diputus tahun 2017 silam. Kemudian peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Polda Sumbar kepada Mahkamah Agung (MA) juga ditolak. Pihak keluarga meminta Polri segera menyerahkan uang ganti rugi immateril sebesar Rp100,7 Juta kepada keluarga korban.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga