Kapolri Diminta Beri Perhatian Terkait Ganti Rugi Korban Kekerasan

Kapolri Diminta Beri Perhatian Terkait Ganti Rugi Korban Kekerasan Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan. (Istimewa)

Covesia.com- Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan meminta agar Kapolri Jendral Tito Karnavian bisa memberi perhatian lebih terkait masalah ganti rugi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi.

"Sepatutnya hal semacam ini menjadi perhatian pimpinan Polri (Kapolri). Mungkin ada kendala terkait anggaran yang tidak disiapkan, tetapi harus dicari jalan keluar secepatnya," kata Agustinus Pohan ketika dihubungi Covesia.com, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, Polri harus menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini mematuhi putusan pengadilan dengan segera membayar ganti rugi kepada korban atau keluarga korban.

 "Persoalan ganti rugi sudah sejak KUHAP diatur dan setelah hampir 40 tahun berlakunya KUHAP belum juga terlaksana dengan baik dalam praktek," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Rona meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini Polda Sumbar segera menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga korban penganiyaan berujung kematian Faisal, Busri dan Erik Alamsyah.

Menurut Wendra, kasus Faisal dan Busri dan Erik Alamsyah sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan untuk tidak membayarkan uang ganti rugi kepada keluarga korban. 

"Kita Dorong Polri segera membayarkan secepatnya, karena putusan yang berkekuatan hukuman tetap harus dijalankan oleh Polri," ujarnya.

Kasus yang menimpa Erik Alamsyah (19), korban kekerasan berujung kematian yang dilakukan oleh enam orang oknum Polresta Kota Bukitinggi pada Maret 2012 lalu, hingga kini Polri belum juga menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga korban.

Warga Balai Panda, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok ini meninggal di tahanan Kepolisian Sektor Bukittinggi setelah diinterogasi 30 Maret 2012 silam terkait kasus dugaan pencurian sepeda motor. 

Wendra menyebutkan, pada saat itu, keluarga korban melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diwakilkan kepada LBH Padang terhadap Polri.

Pada 7 November 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan putusan menghukum tergugat untuk membayar kepada Alamsyafudin, Ayah Erik Alamsyah, atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp 100.700.000 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian, karena tak puas dengan putusan tersebut, pihak kepolisian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi sebelumnya. 

Pada 7 April 2015 Bahkan Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Polri dengan alasan tidak dapat dibenarkan lantaran judex facti sudah dianggap tepat dan benar menerapkan hukum.

"Hakim menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisan merupakan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kepolisian untuk membayarkan uang ganti rugi kepada keluarga korban," sebut Rona.

Kasus Faisal dan Budri

Selain Erik Alamsyah, penganiayaan yang berujung kematian yang dilakukan oleh oknum kepolisian juga terjadi di Kabupaten Sijunjung, korbanya adalah adik-kakak Faisal dan Budri. Warga Jorong Pulasa, Nagari Pulasan, Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung itu ditemukan tewas tergantung di kamar mandi tahanan Polsek Sijunjung, 28 Desember 2011 silam.

"Sama dengan Erik Alamsyah, Faisal dan Budri juga mendapat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Tahun 2013 sudah keluar putusan pidananya, ada yang diputus 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 7 bulan dan gugatan perdatanya baru tahun 2015," ujar Wendra Rona Putra. 

Menurut Wendra, LBH Padang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara perdata dan diputus sampai tingkat kasasi. Dalam putusan kasasi, pihak kepolisian harus membayarkan sejumlah ganti kerugian immateril terhadap keluarga korban Rp 500 juta.

"Tingkat pertama dan banding LBH sebagai penggugat kalah, tetapi akhirnya di tingkat kasasi tahun 2018 Mahkamah Agung menilai Polri harus bertanggung jawab dan menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga korban," sebutnya. 

(jon)


Berita Terkait

Baca Juga