Soal Ganti Rugi Korban Kekerasan Polisi, Haris Azhar: Menyedihkan, Penegak Justru Langgar Hukum

Soal Ganti Rugi Korban Kekerasan Polisi Haris Azhar Menyedihkan Penegak Justru Langgar Hukum Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar (Foto Antara)

Covesia.com - Aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai tindakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tak kunjung membayarkan ganti rugi terhadap korban kekerasan polisi sudah tentu merupakan tindakan melanggar hukum yang tidak taat terhadap pengadilan.

Menurut Pendiri Lokataru Foundation ini tindakan melakukan kekerasan saja sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum apalagi hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

"Sudah makin jelas bahwa polisi lah yang melanggar hukum lalu tidak taat pada pengadilan. Menyedihkan," ungkap mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu melalui pesan aplikasi Whatsapp saat dikonfirmasi Covesia.com, Senin (11/2/2019) malam.

Lebih lanjut Haris mengatakan tindakan ini menyedihkan, pasalnya penegak hukum malah menunjukan diri sebagai pelanggar hukum.

"Hukum digunakan hanya untuk menyerahkan musuh polisi atau penguasa," tambahnya.

Sebelumnya diketahui Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Rona Putra meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga korban penganiyaan berujung kematian Faisal, Busri dan Erik Alamsyah.

Menurut Wendra, kasus Faisal dan Busri korban penganiayaan berujung kematian dilakukan oleh anggota Polisi di Kabupaten Sijunjung tahun 2011 silam. 

Hingga sekarang kejelasan uang ganti rugi terhadap korban belum jelas. 

"Sebenarnya putusan di tingkat kasasi sudah keluar tahun 2018, Mahkamah Agung menilai Polres Sijunjung harus bertanggung jawab dan putusan itu memerintahkan Polri untuk membayarkan uang ganti rugi immateril sebesar Rp 500 juta kepada keluarga korban," ujar Wendra Rona Putra saat dikonfirmasi covesia.com, Sabtu, (9/2/2019). 

Sementara itu, terkait kasus Erik Alamsyah, perkara sudah diputus tahun 2017 silam, kemudian peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Polda Sumbar kepada Mahkamah Agung (MA) juga ditolak. 

"Kita mendorong agar Porli segera menyerahkan uang ganti rugi immateriil sebesar Rp 100.700.000 kepada keluarga korban. Ini yang harus kita dorong bersama-sama, bagaimana Polri bisa melakukan putusan tersebut," ulasnya. 

Baca: LBH Minta Polri Tuntaskan Uang Ganti Rugi Korban Penganiyaan di Sumbar dan Jalan Panjang Keluarga Erik Alamsyah dan Faisal-Budri Mencari Keadilan

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga