Presiden Sebut Revisi Remisi Otak Pembunuh Wartawan Bali Masih Proses

Presiden Sebut Revisi Remisi Otak Pembunuh Wartawan Bali Masih Proses Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019). Antara Foto/ Wahyu Putro A

Covesia.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan usulan revisi atas remisi yang diberikan kepada terpidana seumur hidup I Nyoman Susrama, otak pembunuhan wartawan Bali,  AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, masih dalam proses. 

"Masih dalam proses semuanya, dalam proses di Ditjen juga di Kemenkumham," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di kawasan Kemayoran Jakarta, Kamis (7/2/2019). 

Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan terkait revisi remisi kepada terpidana tersebut yang kabarnya akan diumumkan menjelang Hari Pers 2019.

"Nanti kalau sudah masuk ke saya, akan segera diputuskan," kata Presiden Jokowi.  

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk meninjau ulang pemberian remisi kepada terpidana seumur hidup I Nyoman Susrama, otak pembunuhan wartawan Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. 

Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (26/1).

Hasto Kristiyanto yang didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, berkunjung ke Probolinggo, dalam rangkaian Safari Kebangsaan VI PDI Perjuangan ke Jawa Timur, pada 25-28 Januari.

Hasto berharap tidak ada pihak yang mengaitkan pemberian remisi itu kepada Susrama, sebagai mantan caleg PDI Perjuangan.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM soal pemberian remisi, dan mendapat penjelasan bahwa pemberian remisi itu memiliki dasar hukum Keppres 174 Tahun1999 tentang Remisi.

"Tentunya, Presiden akan mendengarkan aspirasi rakyat. Tidak ada keputusan yang dibuat tanpa berdasarkan peraturan. Keputusan itu didasarkan pada Keppres  tahun 1999," kata Hasto

Kebocoran Anggaran

Sementara itu menanggapi adanya kebocoran anggaran sebesar 25 persen, Presiden Jokowi mempersilahkan kalau memang bocor sampai 25 persen dilaporkan ke KPK.

"Duit gede banget itu, sekarang kalau bocornya 25 persen, itu berarti Rp500 triliun, duitnya gede banget Rp500 triliun, laporin ke KPK saja dengan membawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal...," kata Jokowi sambil menunjuk mulut.

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga