Dinilai Gagal, Seharusnya Presiden Juga Bentuk Tim Evaluasi Penyidik Kasus Novel

Dinilai Gagal Seharusnya Presiden Juga Bentuk Tim Evaluasi Penyidik Kasus Novel Penyidik KPK Novel Baswedan (Foto: Antara)

Covesia.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir menilai Presiden Jokowi seharusnya juga membentuk tim evaluasi penyidik kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Hal ini, lanjut Mudzakkir pasalnya Presiden sebagai kepala pemerintahan harusnya dapat melihat bahwa kasus ini terkesan begitu lambat dan bahkan terhenti penangananya karena hampir dua tahun kasus ini berlalu namun tak kunjung ada titik terangnya.

"Padahal bukti-bukti lengkap kemudia ada rekaman CCTV juga namun begitu banyak alibi yang mengakibatkan kasus ini mandet," ungkap Mudzakkir kepada Covesia.com, Senin (14/1/2019).

Tim ini lanjutnya ditujukan untuk menelusuri ada pihak-pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi penyelidikan kasus ini, bahkan sebaiknya pihak yang menangani kasus ini sebelumnya bisa diberhentikan secara tidak hormat karena dinilai tidak becus dalam menangani kasus serius ini.

"Sedangkan menghalangi penyidikan kasus korupsi saja bisa ditahan sekian tahun, apalagi kasus ini. Seorang penyidik KPK dibuat cacat seumur hidup kasusnya malah mandat," terangnya.

"Gagal dalam kasus Novel ini sama saja dengan pembiaran terhadap ancaman tindak pidana korupsi," tambahnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian secara resmi mengeluarkan surat tugas pembentukan tim gabungan untuk mengusu kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada Selasa (8/1/2019).

Meski telah ditunggu sejak lama pembentukan tim gabungan kasus ini justru menuai kritikan pasalnya banyak pihak menilai pembentukan tim ini syarat dengan muatan politik.

Tuduhan ini tentu bukan tampa alasan. Sejatinya dorongan pembentukan tim gabungan ini bergulir jauh sehari setelah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal namun baru dibentuk baru-baru ini berdekatan dengan debat pilpres yang akan digelar 17 Januari 2019 dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Tentu banyak pihak menilai pembentukan tim ini hanya untuk memberikan jawaban bagi Jokowi saat debat Pilpres digelar.

Baca: Dinilai Syarat Politik, Tim Gabungan Novel Hanya Akan Tunjukkan Kelemahan Jokowi

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga