Dinilai Syarat Politik, Tim Gabungan Novel Hanya Akan Tunjukkan Kelemahan Jokowi

Dinilai Syarat Politik Tim Gabungan Novel Hanya Akan Tunjukkan Kelemahan Jokowi Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir (Foto: Antara)

Covesia.com - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian secara resmi mengeluarkan surat tugas pembentukan tim gabungan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan pada Selasa (8/1/2019).

Meski telah ditunggu sejak lama pembentukan tim gabungan kasus ini justru menuai kritikan, pasalnya banyak pihak menilai pembentukan tim ini syarat dengan muatan politik.

Tuduhan ini tentu bukan tampa alasan. Sejatinya dorongan pembentukan tim gabungan ini bergulir jauh sehari setelah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal namun baru dibentuk baru-baru ini berdekatan dengan debat pilpres yang akan digelar 17 Januari 2019 dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Tentu banyak pihak menilai pembentukan tim ini hanya untuk memberikan jawaban bagi Jokowi saat debat Pilpres digelar.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir menilai jika pembentukan tim gabungan ini merupakan bentuk kepentingan politik maka ini hanya justru memperlihat kelemahan Presiden Jokowi.

Pasalnya lanjut Mudzakkir pembentukan tim ini sudah lama didorong beberapa pihak bahkan hampir dua tahun namun baru sekarang dibentuk tim.

Tidak hanya itu, lanjutnya pembentukan tim gabungan ini sama saja menunjukan secara tidak langsung bahwa Kapolri sebagai kepala Kepolisian merasa tidak mampu untuk menangani kasus Novel ini.

"Saya dari awal tidak setuju pembentukan tim gabungan, karena apa? ya, Kapolri sampai sekarang belum ada angkat bendera putih menyatakan tidak sanggup menangani kasus ini, maka seharusnya kasus ini tetap ditangani oleh kepolisian," ungkapnya saat dikonfirmasi Covesia.com melalui telepon, Senin (14/1/2019).

"Jadi kalau sekarang Kapolri keluarkan surat perintah pembentukan tim brarti secara tidak langsung kapolri sudah mengangkat bendera putih terhadap kasus ini," terangnya lagi.

Nah secara tata negara, lanjut Mudzakkir presiden merupakan pimpinan dari Kapolri sehingga jika Kapolri gagal dalam menangani suatu kasus hukum maka yang bertanggung jawab itu adalah presiden sehingga sangat salah jika kasus Novel ini dibawa ke ranah politik.

"Gagal menangani kasus ini berarti sama saja pembiaran terhadap ancaman tindak pidana korupsi di Indonesia," tambahnya.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga