Ini Alasan KPU Tolak Perubahan Visi-Misi Capres dan Cawapres

Ini Alasan KPU Tolak Perubahan VisiMisi Capres dan Cawapres Ketua KPU Arief Budiman (tengah). Antara Foto/ Dhemas Reviyanto

Covesia.com - Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan dokumen visi-misi capres-cawapres yang diserahkan saat pencalonan tidak dapat diubah lagi untuk saat ini. 

Baca: Perubahan Visi-Misi Prabowo-Sandi Ditolak KPU

"Kita sudah jelaskan bahwa visi-misi itu kan bagian dari dokumen yang diserahkan pada pendaftaran, dan KPU kan dilarang menerima dokumen diluar masa pendaftaran," kata Ketua KPU RI Arief Budiman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dia mengatakan KPU RI menerima seluruh dokumen pendaftaran pada masa pendaftaran, dan dokumen pendaftaran itu salah satunya adalah visi-misi. 

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengirimkan dokumen visi-misi baru kepada KPU RI. Pengajuan visi-misi dikirimkan kurang lebih hampir sepekan menjelang debat capres-cawapres. 

Terpisah, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan dokumen visi-misi program bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres.

"Tahapan pencalonan capres-cawapres itu kan sudah berlalu. Ya tentu saja menjadi tidak diperbolehkan (diubah)," kata Wahyu. 

Wahyu mengatakan sebelumnya KPU sudah memberikan tenggat waktu kepada para pasangan capres-cawapres untuk mengubah atau memperbaiki dokumen visi-misi. Tahapan perbaikan itubkini sudah selesai. 

Dia menekankan selain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahap pencalonan, sejauh ini KPU RI juga telah mempublikasikan visi-misi kedua kandidat melalui website serta alat praga sosialisasi yang lain kepada masyarakat luas untuk diketahui. 

"Dokumennya sudah tidak bisa diubah," jelasnya. 

Dia mengatakan setiap pasangan capres-cawapres sudah tidak bisa mengubah dokumen visi-misinyabyang telah diserahkan kepada KPU. Namun dalam konteks gagasan-gagasan, ide-ide baru tersebut disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan hak setiap pasangan. 

"Dalam konteks dokumen resmi sudah tidak bisa diubah. Tapi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat itu hak pasangan," jelasnya. 

(Ant/sea)

Berita Terkait

Baca Juga