Kasus Meikarta, Hakim Tolak Esepsi Mantan Direktur Operasional Lippo Group

Kasus Meikarta Hakim Tolak Esepsi Mantan Direktur Operasional Lippo Group iga terdakwa kasus dugaan suap perizinan Proyek Meikarta Billy Sindoro (kanan), Henry Jasmen (kedua kanan) dan Taryudi (ketiga kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/1/2019). (Foto: A

Covesia.com - Majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

"Pertama, menyatakan keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima. Kedua, memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara atas nama Billy Sindoro. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan hakim," kata hakim Tardi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (9/1/2019).

Billy didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu berupa uang Rp16.182.020.000 dan SGD 270.000 untuk proses perizinan Meikarta. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Billy Sindoro melakukan suap bersama Henry Jasmen (pegawai Lippo Group), Fitradjaja Purnama (konsultan Lippo Grup) dan Taryudi (konsultan Lippo Group).

Uang itu mengalir ke Neneng Hassanah Yasin sebagai Bupati Bekasi. Para terdakwa menyuap Pemkab Bekasi supaya Neneng Hasanah menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), surat keputusan kelayakan lingkungan hidup serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Billy Sindoro dan tim pengacara lalu mengajukan eksepsi. Melalui pengacaranya membantah bahwa Billy terlibat dalam kasus suap kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah.

Ia juga membantah sebagai mantan Direktur Operasional Lippo Group.

Namun majelis hakim menolak nota keberatan itu. Hakim beralasan penolakan eksepsi yang diajukan pengacara sudah masuk pokok perkara, sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan.

Dengan pertimbangan di atas majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan terdakwa atas dakwaan. Karena tidak diterima maka perkara dilanjutkan.

(ant/utr)

Berita Terkait

Baca Juga