Kurangnya Pemahaman, 315 Badan Publik di Sumbar Masih Tertutup Akan Keterbukaan Informasi

Kurangnya Pemahaman 315 Badan Publik di Sumbar Masih Tertutup Akan Keterbukaan Informasi Komisiner KI Sumbar (Foto: Covesia/Doni Syofiadi)

Covesia.com - Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat menyebutkan sebanyak 315 Badan Publik belum merespon Undang-undan Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP).

KI Sumbar mencatat, dari 524 badan publik, hanya 209 badan publik yang mengimplementasikan UU KIP. 

Badan Publik yang tidak merespon tersebut terdiri dari 108 Sekolah-sekolah tingkat atas (SMA/SMK/MAN), 21 BUMN dan BUMD, 98 PTS/PTN, 2KPU Kab/Kota, 24 instansi vertikal, 15 OPD Provinsi, 32 Nagari dan 13 partai Politik.

Wakil Ketua KI Sumbar, Arfitriati mengungkapkan lemahnya pemahaman dan sember daya manusia (SDM) tentang UU KIP menjadi kendala selama ini di Badan Publik itu sendiri.

"Dari sosialisasi yang kita lakukan, kebanyakan dari mereka (Badan Publik) baru sekedar mengetahui dan masih berpikir apakah keterbukaan informasi tersebut berdampak positif atau negatif," ungkap Arfitriati kepada Covesia.com, Jumat (07/12/2018).

"Selain itu lemahnya sumber daya dan kurangnya dorongan dari pimpinan mereka membuat implementasi UU KIP tidak berjalan optimal," terangnya.

KI Sumbar menilai jika Badan Publik terus bersikap abai, dikuatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun.

"Keterbukaan informasi badan publik sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik kepada pemerintah semakin meningkat," ujar Kepala Bidang Kelembagaan KI Sumbar, Sondri di Padang.

Agar Badan Publik terus memberikan respon positif terkait keterbukaan informasi, KI Sumbar setiap tahunnya mengadakan penghargaan semacam Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2018 yang digelar pada Selasa pekan depan tanggal 11 Desember 2018.

Penghargaan tersebut untuk keempat kalinya digelar setiap tahun, kali ini terdapat 10 kategori yang akan di perebutkan oleh 524 Badan Publik di Sumbar.

(dnq)

Berita Terkait

Baca Juga