Komnas HAM Nilai Kasus Penembakan di Nduga Tunjukkan Situasi Sosial dan Politik Papua Belum Stabil

Komnas HAM Nilai Kasus Penembakan di Nduga Tunjukkan Situasi Sosial dan Politik Papua Belum Stabil Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik memberikan keterangan pers terkait kasus penembakan pekerja di Nduga Papua di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (5/12/2018). (Istimewa)

Covesia.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai bahwa berulangnya kasus penembakan di Kabupaten Nduga menunjukan bahwa situasi sosial- politik di Papua belum stabil.

“Dalam beberapa hari ini, kita dikejutkan oleh terjadinya peristiwa penembakan yang menewaskan 30-an orang di Kabupaten Nduga, Papua. Dalam tahun 2018 ini, peristiwa kekerasan bersenjata telah terjadi beberapa kali di wilayah Nduga. Berulangnya peristiwa kekerasan bersenjata di wilayah Kab. Nduga dan wilayah Papua lainnya menunjukan situasi sosial-politik di Papua belum stabil,” ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia.com, Rabu (5/12/2018).

Di lain sisi, kata dia, isu pelanggaran HAM di Papua juga selalu mencuat kepermukaan. Baik isu-isu terkait peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, maupun isu-isu tentang peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang diduga terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Mengingat hal tersebut di atas, peristiwa penembakan yang menelan puluhan korban jiwa seperti yang terjadi di Nduga tangal 1-2 Desember 2018, Komnas HAM perlu mengamati perkembangan penanganannya dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Sebab, tambah dia, jika peristiwa pembunuhan tidak manusiawi di Nduga itu ditangani tidak secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan Hak Asasi Manusia di kemudian hari.

Terkait peristiwa tersebut, Komnas HAM mengecam tindakan brutal dan tidak manusiawi yang telah mengakibatkan kematian dan cedera puluhan warga tersebut. Tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa ditolerir.

“Menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua keluarga korban,” kata dia.

Komnas HAM juga meminta agar aparat penegak hukum sesegera mungkin bisa menindak dan menangkap para pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

“Meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan, menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun non fisik mereka bagi para korban dan saksi kunci yang selamat,” papar dia.

Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah bisa meningkatkan upaya-upaya pencegahan, dengan melibatkan berbagai elemen(Pemerintah daerah dan Masyarakat agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga