Perkembangan Inflasi di Sumatera Barat Jelang Akhir Tahun Terkendali

Perkembangan Inflasi di Sumatera Barat Jelang Akhir Tahun Terkendali Ilustrasi (Ist)

Covesia.com - Perkembangan inflasi Sumatera Barat pada November 2018 terkendali. Laju inflasi bulanan Sumatera Barat pada November 2018 terpantau sebesar 0,27% (mtm), atau lebih rendah dibandingkan bulan Oktober 2018 yang sebesar 0,81% (mtm). 

“Secara spasial, kedua kota sampling inflasi di Sumatera Barat yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi pada November 2018 dengan besaran masing-masing 0,19% (mtm) dan 0,83% (mtm),” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono selaku Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi melalui siaran persnya, Selasa (4/12/2018). 

Ia menyebutkan, realisasi inflasi Sumatera Barat pada November 2018 sama dengan inflasi nasional yang sebesar 0,27% (mtm), namun sedikit di atas rata-rata inflasi kawasan Sumatera yang sebesar 0,11% (mtm). 

“Secara tahunan, laju inflasi Sumatera Barat tercatat sebesar 3,10% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,23% (yoy). Sementara itu, perkembangan harga Sumatera Barat secara kumulatif Januari – November 2018 mencatat inflasi sebesar 2,41% (ytd), atau sedikit di bawah capaian nasional yang sebesar 2,50% (ytd),” sebut Endy. 

Lebih lanjut ia mengatakan, capaian inflasi bulanan tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan laju inflasi tertinggi ke-4 dari 8 provinsi yang mengalami inflasi di Kawasan Sumatera. Sedangkan secara nasional, Sumatera Barat berada pada peringkat inflasi tertinggi ke-19 dari 28 provinsi. 

“Sulawesi Utara (1,84%; mtm), Papua (1,37%; mtm), dan Maluku (0,87%; mtm) merupakan provinsi dengan peringkat inflasi tertinggi pertama, kedua, dan ketiga di Indonesia.Sementara itu,Aceh (0,62%; mtm), Riau (0,49%, mtm), dan Kepulauan Riau (0,43%; mtm)merupakan provinsi dengan peringkat inflasi tertinggi pertama, kedua, dan ketiga di Sumatera,” jelasnya. 

Lebih lanjut Endy menjelaskan, tekanan inflasi Sumatera Barat pada November 2018 terutama didorong oleh meningkatnya harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Kenaikan harga beras dan bawang merah mendorong inflasi Sumatera Barat dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,14% (mtm) dan 0,07% (mtm). 

“Naiknya harga beras disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang kondusif sehinggamenghambat proses produksi dan penjemuran gabah. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) KPw BI Sumatera Barat, kenaikan harga beras terjadi hampir di semua varietas, dengan kenaikan tertinggi berasal dari jenis IR 42 C Solok dan Cisokan Solok. Sementara itu,kenaikan harga bawang merah karena terbatasnya pasokan khususnya bawang Jawa dan bawang peking,” jelasnya lagi.

Kemudia dari kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, sumbangan inflasi terutama berasal dari kenaikan harga bensin, sewa rumah, dan semen dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03% (mtm), 0,02% (mtm), dan 0,01% (mtm). 

Menghadapi berbagai risiko yang ada, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sumatera Barat secara aktif melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi di daerah. 

“Program pengendalian inflasi selama tahun 2018 terutama difokuskan pada stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi (terutama beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam ras). Selain itu, TPID Sumatera Barat juga secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penguatan sinergi dan koordinasi antara TPID Provinsi dengan TPID Kab/Kota di Sumatera Barat,” ujarnya. 

Inovasi lain yang digagas oleh TPID Sumatera Barat dalam pengendalian inflasi daerah adalah kesepakatan kerja sama perdagangan antar daerah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Gubernur Sumatera Barat) dengan Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Barat (19 Kepala Daerah Kab/Kota se-Sumatera Barat) pada tanggal 12 November 2018. Kesepakatan bersama tersebut merupakan gerbang untuk membuka kerja sama daerah terkait perdagangan komoditas barang kebutuhan pokok antar kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.

“Melalui kesepakatan kerja sama tersebut diharapkan dapat 1) menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat Sumatera Barat secara umumnya, serta 2) mendistribusikan barang kebutuhan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit secara merata ke seluruh wilayah Sumatera Barat sebelum diperdagangkan keluar provinsi,” tutupnya.

(ril/don)


Berita Terkait

Baca Juga