Keluarga Bayi Pengidap HIV Sempat Berhutang, Peneliti Elsam: Harusnya Pemda Bisa Mengintervensi

Keluarga Bayi Pengidap HIV Sempat Berhutang Peneliti Elsam Harusnya Pemda Bisa Mengintervensi Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Utara, Jull Takaliuang saat mengunjungi bayi (MB) dan keluarga korban terpapar Virus HIV/AIDS di Sangihe, Sulut.

Covesia.com- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin menegaskan, dalam persprektif HAM setiap orang punya hak atas layanan kesehatan, terlebih bagi mereka yang tidak mampu.

Ia pun berharap pemerintah hadir ketika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Termasuk untuk mereka yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit. “Seharusnya negara melalui Pemda mengintervensi kasus ini berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,” kata Azkar saat dihubungi Covesia.com, Minggu (2/12/2018).

Hal ini diungkapkan Azkar menanggapi adanya orangtua pasien bayi berusia 8 bulan (MB) di Sangihe Sulut yang sempat berhutang kepada rumah sakit karena tak mampu membayar biaya perawatan.

Padahal, kata Azkar, dalam kasus ini Pemda setempat memiliki kewajiban untuk mengambilalih apabila orangtua tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak. Di mana anak berhak memiliki lingkungan pengasuhan alternatif. Termasuk mencover atau menanggung biaya rumah sakit bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Kalau anak itu dirawat di RSUD, semestinya Pemda lebih mudah mengintervensi. Karena bagian dari perangkat negara. RS harus terakses oleh setiap orang tanpa diskriminasi,” tegas dia.

Terlebih untuk pasien bayi pengidap HIV/AIDS yang perlu tindakan afirmasi untuk menyelamatkan hidupnya.

Bayi berjenis kelamin laki- laki yang merupakan warga Desa Tamako, Sangihe Sulut ini terpapar HIV dari kedua orangtuanya yang juga sebagai ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

Baca: Orangtua Bayi Pengidap HIV di Sangihe Sempat Berhutang di Rumah Sakit

Kondisi orangtua MB yang kurang mampu, mengakibatkan mereka sempat berhutang biaya di RS Kandou Manado, Sulut. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulut, Jull Takaliuang mengatakan, sekitar bulan Mei 2018, MB sempat dirawat akibat infeksi paru-paru dengan biaya total sekitar Rp 6 juta.

“Mei 2018, bayi tersebut harus dirawat di RSUP Kandou dirujuk dari RS Siau. Diagnosa infeksi paru- paru. Mereka belum sempat mengurus BPJS. Sekitar 2 minggu lebih dirawat harus membayar Rp 6 jutaan,” kata Jull.

Saat itu, kata Jull, orangtua MB memaksakan diri untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Mereka pun sempat membuat pernyataan akan mencicil biaya rumah sakit tersebut. “Mereka memaksakan diri keluar dari RS. Tapi membuat pernyataan akan mencicil biaya tersebut. Sampai kemarin masih ada sisa hutang Rp 2 jutaan. Tapi sudah mendapatkan kebijakan dari direktur RSUP Kandou untuk dibebaskan,” papar dia.

Akibat kondisi kesehatannya terus menurun, MB pun harus kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut, Sabtu (1/12).  “Karena sekarang bayi tersebut sudah punya BPJS, berobatnya sudah gratis. Secara umum sudah ditangani dengan baik oleh RSUP kandou,” ujar dia.

RSUP Kandou belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Covesiacom pun telah menghubungi Plt Kasubag Hukormas RSUP Kandou, John Robert Tuwaidan melalui pesan whatsapp namun belum direspon.

(jon)

Baca Juga: Bayi Pengidap HIV di RS Kandou Berasal dari Keluarga Tak Mampu


Berita Terkait

Baca Juga