LKAAM Sumbar Tegaskan Sanksi Adat Harus Diterapkan kepada Pelaku LGBT

LKAAM Sumbar Tegaskan Sanksi Adat Harus Diterapkan kepada Pelaku LGBT Ilustrasi - Petugas Kejaksaan dan Wilayatul Hisbah memeriksa kondisi terpidana pelanggar hukum syariat sebelum eksekusi cambuk dilakukan algojo di halaman masjid Baiturrahim, Ulee Kareng, Aceh. Antara Foto/ Irwansyah Putra

Covesia.com - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Sayuti Datuak Rajo Pangulu mengatakan untuk memberantas perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Ranah Minang harus diberlakukan sanksi adat.

Menurutnya, sanksi pidana sampai saat ini belum bisa diberlakukan kepada pelaku LGBT, sebab harus ada persetujuan perluasan pasal zina di KUHP terlebih dahulu. 

"Wajar saja Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 yang akan direvisi dengan memasukkan sanksi bagi pelaku LGBT belum selesai," ujar Sayuti Datuak Rajo Pangulu saat di konfirmasi, Senin (19/11/2018).

Dengan begitu, sanksi adat mesti diberlakukan, tegasnya. 

Sebelumnya, Wagub Sumbar Nasrul Abit juga setuju diberlakukannya sanksi adat bagi pelaku LGBT. Ini akan dirumuskan. 

"Dalam hukum adat ada tiga jenis hukuman, seperti perilaku seseorang kurang baik masuk dalam kategori cemooh, kemudian melakukan perbuatan di depan orang banyak masuk dalam kategori tuduh dan sudah ada orang yang dirugikan masuk dalam pidana adat," sebutnya.

"Makanya harus dirumuskan kembali terutama hukum adat Salingka Nagari dan ini harus diakomodir menjadi formulasi hukum adat di Sumbar," lanjutnya. 

Menurutnya, setelah diakomodir, sanksi hukuman dari berbagai daerah seperti Pasaman, Padang Pariaman dan daerah lainnya, ditetapkan apa saja hukuman bagi pelaku LGBT di Sumbar yang nantinya akan dilampirkan dalam Perda.

"Kalau tidak dimasukkan dalam Perda tentu tidak akan berjalan. Kemudian untuk tingkat eksekusi, oleh Satpol PP dengan lembaga adat yang ada di daerah," katanya.

Dia menambahkan, Sumbar juga harus belajar ke Provinsi Aceh, bagaimana mereka menerapkan sanksi kepada pelaku maksiat yang sejatinya tidak diatur dalam KUHP. 

(dil/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga