Setara Anggap Tuduhan Habib Rizieq ke Pemerintah untuk Kepentingan Politik Praktis

Setara Anggap Tuduhan Habib Rizieq ke Pemerintah untuk Kepentingan Politik Praktis Ketua Setara Institute, Hendardi. (Antara)

Covesia.com - Setara Institute menganggap bahwa tuduhan Habib Rizieq Shihab (HRS) atas rekayasa kasus pengibaran bendera di Arab Saudi oleh pemerintah Indonesia, tidaklah berdasar dan hanya menunjukkan upaya dirinya menjadi tokoh yang ingin diperhitungkan dalam konstalasi politik Indonesia. 

"Cara ini juga merupakan upaya melanggengkan pengaruh pada para pengikutnya, sehingga tetap berada dalam satu barisan dan imamah terhadap RS, yang ujungnya adalah untuk kepentingan politik praktis dalam Pilpres 2019," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam keteranganya, Jumat (9/11/2018).

Perlu diketahui, jelas Hendardi, bahwa semua otoritas negara Arab Saudi sebagai negara yang berdaulat tentu tidak mungkin ada campur tangan dari negara lain. 

"Jadi masalah adanya bendera hitam di kediaman RS di Arab Saudi tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah dan unsur aparat keamanan," tegas dia.

Menurut dia, dugaan, kecurigaan serta tudingan pengikut HRS sebagai perbuatan dari unsur aparat Negara RI seperti BIN disamping tidak logis juga hanya fantasi, ilusi dan dugaan kuat merupakan bentuk politisasi sebagai seolah-olah korban.

"Adalah benar setiap warga negara Indonesia di luar negeri harus dilindungi Pemerintah RI tidak terkecuali RS. Namun mesti terus diingat bahwa status RS adalah pelarian/buron dari beberapa kasus yg melilitnya di Indonesia termasuk chatting porno yang diduga melibatkan dirinya," tandasnya.

Hendardi menyebut  HRS lebih memilih menghindar menghadapi hukum di tanah air, namun tetap mencoba bermain politik di negara orang  yang konsekwensinya juga kerap mesti berhadapan dengan hukum di negara tersebut. 

"Upaya dan bantuan yg telah dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah RI di Arab Saudi sudah jauh lebih dari cukup kepada RS sebagai WNI yg ada di luar negeri yang justru menghindar dari proses hukum di Indonesia," tutupnya.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga