Soal Amien Rais Sambangi KPK, Pakar: Masyarakat Berhak Minta Informasi ke Penegak Hukum

Soal Amien Rais Sambangi KPK Pakar Masyarakat Berhak Minta Informasi ke Penegak Hukum Saat Amien Rais tiba untuk menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018). (Antara Foto/Dhemas Reviyanto/ama)

Covesia.com- Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menganggap bahwa apa yang dilakukan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang sempat mendatangi gedung KPK untuk bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo bukan sebagai bentuk intervensi kasus hukum.

Amien mendatangi KPK untuk mepertanyakan soal pencekalan yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Amien juga mengingatkan bahwa Agus Rahardjo perlu hati-hati dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus.

“Tidak bisa (disebut intervensi hukum). Setiap masyarakat berhak meminta info kepada penegak hukum. Apalagi Amies Rais bukan pejabat negara,”  kata Abdul Fickar saat dihubungi Covesia.com, Senin (5/11/2018).

Ia juga meminta agar semua pihak bisa membedakan mana yang sedang meminta informasi  dan mengintervensi. “Yang menyatakan itu Intervensi lebay (dan) tidak  bisa membedakan minta info dengan intervensi,” ujar dia.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, KPK juga telah menahan Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) fisik Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Menurut Fickar, dirinya tidak kaget dengan penetapan status Taufik sebagai tersangka (Tsk) kasus korupsi. Pasalnya, semua anggota DPR berpotensi terjerat kasus karena selalu bermain dengan kekuasaan dan jika tidak amanah pasti terjerat kasus korupsi.

Ia menyebut KPK berhak melakukan hal itu sepanjang telah memiliki dua alat bukti yang cukup. “Ya biasa saja. Sepanjang (KPK) ada minimal dua alat bukti bisa ditetapkan sebagai Tsk. Saya tidak kaget TK sebagai pimpinan DPR ditetapkan sebagai Tsk, karena memang semua anggota DPR punya potensi ditetapkan sebagai Tsk karena mereka setiap hari bermain dengan kekuasaan yang jika tidak amanah, setiap waktu bisa memanfaatkannya dengan korupsi,” ujar dia.

Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah berharap agar pihak yang berkepentingan dengan penanganan perkara di KPK untuk menempuh jalur hukum. Jangan sampai ada intervensi politik terhadap kerja KPK.

KPK juga menilai tudingan Amien Rais itu tidak berdasar. Ia menegaskan KPK memiliki kewenangan melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Taufik Kurniawan.

(jon)

 

Berita Terkait

Baca Juga