Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Taufik Kurniawan Diminta Lepas Jabatan Wakil Ketua DPR

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Taufik Kurniawan Diminta Lepas Jabatan Wakil Ketua DPR Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dikawal petugas menggunakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (2/11/2018)). (Antara Foto/Wibowo Armando/RN/ama)

Covesia.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus korupsi dana alokasi khusus (DAK) fisik Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago meminta dengan status beliau sebagai tersangka, diharapkan yang bersangkutan segera mengundurkan diri sebagai wakil ketua DPR.

"Dengan ditetapkannya beliau sebagai tersangka , sebaiknya beliau sebagai wakil ketua DPR harus mundur. Mundur demi menjaga harkat dan martabat parlemen Republik Indonesia," kata Irma saat dihubungi Covesia.com, Senin (5/11/2018).

Ia juga meminta agar semua pihak bisa menghormati proses hukum termasuk Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang sempat mendatangi gedung KPK untuk bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo. Amien mendatangi KPK karena tak terima anak buanya dicekal komisi antirasuah itu. Amien mengingatkan bahwa Agus Rahardjo perlu hati-hati dan tidak tebang pilih dalam penanganan kasus.

"Apalagi menjanjikan untuk mengintervensi orang yang sedang terkena kasus hukum. Hormati hukum. Jika ada oknum yang selalu teriak teriak presiden jangan intervensi, maka tidak boleh juga ada oknum oknum yang bawa massa untuk intervensi kasus hukum," tegas dia.

Menurut dia, Allah akan bekerja bagi siapapun oknum yang menjual nama Alllah untuk kepentingan politik. "Tangan Allah bekerja bagi siapa pun oknum yang jual jual nama Allah untuk kepentingan politik praktis," ujar dia.

Ia juga menyarankan jika ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penanganan perkara di KPK, silakan menempuh jalur hukum. Jangan sampai ada intervensi politik terhadap kerja KPK. "Sama seperti yang disampaikan humas KPK, nggak perlu ribut ribut, bawa data lalu tempuh jalur hukum," tegas dia.

Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah berharap agar pihak yang berkepentingan dengan penanganan perkara di KPK untuk menempuh jalur hukum. Jangan sampai ada intervensi politik terhadap kerja KPK.

KPK juga menilai tudingan itu tidak berdasar. Ia menegaskan KPK memiliki kewenangan melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Taufik Kurniawan.

Taufik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima duit Rp 3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Muhamad Yahya Fuad. Uang itu diduga terkait dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016 yang direncanakan Rp 100 miliar.

(jon)

 

Berita Terkait

Baca Juga