Iwan Belum Terima Uang Ganti Rugi, MaPPI: Kepolisian Harus Patuhi Putusan Pengadilan

Iwan Belum Terima Uang Ganti Rugi MaPPI Kepolisian Harus Patuhi Putusan Pengadilan Korban salah tembak Iwan Mulyadi di Dusun Kapundung, Tanjung Medan, Pasaman Barat belum terima uang ganti rugi sebesar Rp.300 juta dari pihak Kepolisian. (Foto: dok.covesia.com)

Covesia.com- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) meminta agar Kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera Barat (Sumbar) segera membayar uang ganti rugi terhadap korban salah tembak Iwan Mulyadi.

Menurut Ketua Harian MaPPI, Dio Ashar Wicaksana, sebagai negara hukum, pembayaran ganti rugi ini harus segera dilakukan kepolisan. Terlebih, sebagai penegak hukum Kepolisian harus patuh pada putusan pengadilan.

"Kalau saya intinya jelas. Putusan pengadilan harus dijalankan. Apalagi oleh aparat penegak hukum. Kepolisian, bahkan hingga tingkat pusat harus menjalankan apa isi putusan pengadilan," kata Dio ketika dihubungi Covesia.com, Sabtu (3/11/2018).

Ia menyebut jika proses pembayaran ada masalah pada administrasi dan teknis tak perlu membutuhkan waktu bertahun- tahun untuk menyelesaikannya. "Kalau hanya masalah administrasi ataupun teknis, harusnya kepolisian bisa menyelesaikan dengan cepat, karena itu masalah internal mereka," tegas dia.

Penyelesaian uang ganti rugi terhadap korban salah tembak Iwan Mulyadi yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Kinali, Kabupaten Pasaman Barat sepertinya mulai menemui titik terang.

Pasalnya, Kepala Bidang Hukum Polda Sumbar telah memanggil kuasa hukum Iwan Mulyadi untuk datang ke Mapolda Sumbar. "Ya, kami sudah dihubungi dan direncanakan Senin (5/11) depan kita akan ke Mapolda Sumbar," ujar Wengki Purwanto Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumbar saat dihubungi covesia.com.

Menurut Wengki, sebelumnya pihak Kepolisian juga telah mendatangi Iwan Mulyadi dan meminta Iwan untuk datang ke Mapolda Sumbar Selasa (6/11) depan.

"Kita tidak tau apakah Iwan juga hadir Senin depan atau tidak. Kalau dilihat undangan dari Polda itu rapat terkait membicarakan putusan PK tentang ganti kerugian untuk Iwan. Mudah-mudahan ini suatu langkah yang baik untuk Iwan," sebutnya.

Soal kasus ganti rugi terhadap Iwan, ia berharap ada kemajuan dari pertemuan sebelumnya di tahun 2017 dan hak-hak Iwan segera dipenuhi oleh Polda Sumbar.

Menurut dia, hingga saat ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) belum juga menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.300 juta yang merupakan hak Iwan.

Iwan Mulyadi harus menderita lumpuh permanen akibat ulah ceroboh seorang oleh oknum anggota Polsek Kinali 7 tahun yang lalu.

Dalam putusan MA Nomor: 2710 K/PDT/2010, Polsek Kinali berkewajiban membayar ganti rugi immaterial kepada Iwan Mulyadi sebesar Rp 300 juta.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga