Nofi Chandra Minta Agar DPD RI Dilibatkan dalam Bahas RUU

Nofi Chandra Minta Agar DPD RI Dilibatkan dalam Bahas RUU Dok. DPD RI

Covesia.com - Senator asal pemilihan Sumatera Barat Nofi Candra memimpin delegasi DPD RI menghadiri rapat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Rapat bersama antara pimpinan  Panitia Pembahasan Undang-Undang (UU) DPD RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta  Pimpinan  Baleg DPR RI  membahas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2019, Selasa (23/10) di Senayan Jakarta.

“Rapat pimpinan ini  menjadi penting agar terbentuknya UU, karena hasil kesepakatan inilah yang  menjadi prioritas pembahasan UU tahun 2019,” kata Nofi Candra

Dari segi kualitas persoalan terhadap pelaksanaan undang-undang masih dirasakan, terdapat undang-undang yang baru saja disahkan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Sedangkan dari sisi kuantitas realisasi pembentukan undang-undang berbanding terbalik dan minim dengan perencanaan legislasi yang diharapkan.

Berdasarkan catatan kami, ulas anggota Komite III itu, dari 50  RUU yang telah ditetapkan, ditambah  lima RUU dari Daftar Kumulatif Terbuka sebagai Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2018, bahwa sampai dengan pertengahan Oktober 2018 ini, hanya 9 (sembilan) RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Dari sekitar 41 RUU yang belum selesai, 27 (dua puluh tujuh) RUU masih dalam tahap pembicaraan tingkat I.

“ Dari 9 RUU yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang tersebut, tidak ada satu pun RUU yang merupakan usul atau lingkup tugas DPD,” tegasnya. 

“Menyikapi hal tersebut,  kami sebagai wakil daerah, berpandangan bahwa sebagaimana ketentuan UU MD3 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, DPD seharusnya dilibatkan dalam semua tahap pembahasan RUU yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPD,” usulnya. 

(ril/lif)

Berita Terkait

Baca Juga