Rangkuman - Kesiapsiagaan Sumatera Barat Menghadapi Potensi Megathrust Mentawai

Rangkuman  Kesiapsiagaan Sumatera Barat Menghadapi Potensi Megathrust Mentawai Subduksi di sebelah barat Sumatera. Sumber: LIPI

Covesia.com – Provinsi Sumatera Barat masih berhadapan dengan potensi gempa dari megathrust (gempa besar) lautan barat Sumatera segmen Mentawai-Pulau Siberut bermagnitudo 8,7 dan segmen Mentawai-Pagai bermagnitudo 8,9.

Kondisi ini tentunya membuat masyarakat di pesisir barat pulau Sumatera terus dituntut waspada atas ancaman bencana.

Baca: Berada di Puncak Siklus Megathrust, Sumbar Dalam Ancaman Gempa

Pakar Kegempaan Indonesia Dr Badrul Mustafa, DEA mengatakan, pada megathrust segmen Siberut berdasarkan penelitian segmen ini memiliki siklus sekali 200an tahun, jadi sejak tahun 1797 tenaga dari segmen Siberut ini belum terlepaskan. 

“Inilah yang menjadi ancaman bagi kita," ungkap Dr. Badrul.

Dia menjelaskan, jika dikalkulasikan dengan kekuatan gempa 7,9 SR pada 30 September 2009 ditambah dengan gempa tahun 2005 maka baru satu pertiga tenaga dari segmen Pagai yang baru terlepas, sehingga masih ada dua pertiga tenaga yang masih tersimpan.

"Dari dua pertiga tenaga itu, ada tiga kemungkinan bentuk gempa yang akan terjadi di Sumatera Barat, pertama bakal terjadi gempa dengan kekuatan yang sama dengan tahun 2009 yakni 7,9 SR sebanyak 10 kali lagi, kedua mungkin saja bakal terjadi satu kali gempa saja dengan kekuatan yang besar yakni dengan kekuatan minimal 8,6 SR atau yang ketiga bahkan bisa saja terjadi ratusan ribu gempa kecil yang tidak menimbulkan kerusakan hingga tenaga itu terlepaskan," urainya.

Dia menyebutkan, dari ketiga kemungkinan itu terjadi, tidak ada satupun teknologi maupun peneliti yang mampu memprediksi gempa dengan kekuatan seperti apa yang dilepas oleh megathrust dan kapan itu akan terjadi. 

Berdasarkan penelitian, lanjutnya, diperkirakan dari pusat gempa, air atau gelombang akan mencapai daratan paling cepat itu dalam waktu 25 menit dengan tinggi kira-kira 5 meter dari permukaan laut.

"Namun kami peneliti memperkirakan jika gempa besar terjadi ada kemungkinan permukaan pesisir Kota Padang mengalami penurunan sekitar setengah meter (50 cm) sehingga kita simpulkan ketinggian air bisa mencapai 6 meter dari atas permukaan laut," lanjut Badrul.

Para peneliti menetapkan ketinggian 8-10 meter dari permukaan laut menjadi kawasan aman atau zona kuning evakuasi vertikal tsunami. 

Baca: Gempa 8,6 SR dan Tsunami 6 Meter Intai Sumbar, Seberapa Siapkah Kita? 

Daerah Pesisir Sumatera Barat yang Terancam

Tujuh kabupaten/ kota di Sumbar berada dalam ancaman tsunami megathrust Mentawai. Ketujuh daerah itu yakni, Kota Padang, Pariaman, Kab. Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam dan Pasaman Barat.

Diperkirakan sebanyak 600an ribu jiwa bermukim dan beraktivitas di daerah rawan ancaman tsunami. Jumlah jiwa terbanyak berada di Kota Padang, yang diperkirakan mencapai 500an ribu jiwa. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang menyebutkan sekitar 60 persen kawasan di kota itu termasuk ke dalam zona bahaya tsunami. 

“Dalam konsensus bersama, berdasarkan berbagai kajian, telah disepakati sejauh 2 sampai 2,5 kilometer dari bibir pantai Kota Padang, merupakan kawasan berbahaya tsunami dengan total 60 persen luas wilayah terdampak,” sebut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang. 

Sementara, meski berada di ketinggian di atas 6 MDPL dan 2,5 km dari bibir pantai, sejumlah wilayah di padang masih terdampak tsunami kerena berada di 500 meter sisi kiri dan kanan daerah aliran sungai (DAS). 

Selain itu, gelombang tsunami dari sumber megathrust Mentawai, diperkirakan memiliki kecepatan hingga 500 km per jam saat menuju bibir pantai. Perkiraan waktu sampai ke bibir pantai adalah antara 25 hingga 30 menit pascagempa. 

Baca: Pahami Peta Zona Tsunami Guna Maksimalkan Evakuasi Secara Mandiri

Mentawai terdiri atas tiga pulau besar. Sebanyak 25 desa atau sekitar 58,14 % dari 43 desa, sejarak 3 hingga 5 km dari bibir pantai merupakan zona bahaya. 

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mentawai, Yusuf Hadisumarto menyebutkan, skenario dalam dokumen rencana kontijensi gempa bumi dan tsunami, sumber gempa diperkirakan 15 km sebelah barat Pulau Siberut karena subduksi lempeng tektonik.

Warga yang berada dalam jarak 3-5 km dari bibir pantai hanya memiliki waktu 7 sampai10 menit untuk mengevakuasi diri dari gelombang tsunami dengan ketinggian 5 sampai 10 meter

Baca: BPBD: Zona Bahaya Tsunami di Mentawai dalam radius 3-5 Km dari Bibir Pantai

Di Kabupaten Agam, dua nagari di kecamatan Tanjung Mutiara, berpotensi terdampak bencana tsunami. Seluas 80 persen daerahnya merupakan dataran rendah yang berpotensi rusak berat karena termasuk dalam zona bahaya.

Kepala Pelaksana BPBD Agam, M Luthfi mengatakan, dua nagari tersebut yakni nagari Tiku Selatan dan Tiku V Jorong. 

"Masyarakat Tiku Limo Jorong memiliki jumlah penduduk 15.362 jiwa dan Tiku Selatan sebanyak 13.924 jiwa, lebih dari 70 persen bermukim dan beraktivitas di dataran rendah. Jika tsunami terjadi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut akan terdampak," urainya kepada Covesia.com, Sabtu (20/10/2018).

Baca: 2 Nagari di Agam Berpotensi Rusak Berat Diterjang Tsunami

Di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat 5 kecamatan dengan 12 nagari di pesisir pantai barat. Lima kecamatan itu dihuni 18.047 KK serta 78.782 jiwa, yang berada di zona bahaya tsunami. 

Di Kota Pariaman tiga dari empat kecamatan di daerah itu berada di pesisir pantai. Ada puluhan ribu penduduk yang mendiami empat kecamatan. 

Sementara di tiga kecamatan yakni Kecamatan Pariaman Selatan, Tengah dan Utara, sebagian wilayahnya menghadap arah barat Samudera Hindia. Diperkirakan sebanyak 50 ribuan jiwa, berada di zona bahaya tsunami. 

Sedangkan, jumlah jiwa yang terancam bahaya tsunami di dua kabupaten lain yakni Pesisir Selatan sekitar 80 ribu jiwa, Kabupaten Padang Pariaman sekitar 65 ribu jiwa. 

Kondisi Terkini Rangkaian Early Warning System dan Infrastruktur Keselamatan (Shelter) di Sumbar

Kepala Bidang Perlengkapan dan Kedaruratan Bencana BPBD Sumbar Rumainur, menyebutkan sirene peringatan dini stunami sudah ada di setiap wilayah pesisir pantai Sumbar.

Kata Rumainur, BMKG telah menyerahkan 6 unit tower sirene untuk Sumbar, dan setiap tanggal 26 telah dilakukan pengecekan dan kondisinya baik. 

Kemudian dari rangkaian sistem itu, terdapat 32 unit sirene tersebar di Tujuh BPBD. 

Menurutnya, 90 persen sirene dari BPBD tersebut masih dalam kondisi baik. Kemudian BNPB juga telah menyerahkan 8 unit sirene untuk wilayah pesisir pantai.

Baca: BPBD: Sirene Peringatan Dini Tsunami Ada di Setiap Daerah Pesisir Pantai Sumbar 

Sementara itu, BPBD Pasaman Barat, mengungkapkan hingga saat ini daerah itu belum memiliki shelter. "Tahun 2013 lalu, Pemprov Sumbar melalui Dinas PU pernah membangun satu unit shelter di daerah Sasak, Kecamatan Ranah Pasisie," sebut Kepala BPBD Pasbar, Tri Wahluyo kepada Covesia.  

Namun hingga kini, katanya, pembangunan shelter itu masih mangkrak. 

Selain itu, sirene peringatan dini yang dipasang, sudah banyak yang rusak akibat sebagian komponen vital dicuri maling.

"Serine peringatan dini tsunami untuk wilayah pantai Pasbar ada 8 titik, sepanjang Pantai Sasak, Sikilang, Aia Bangih, hingga Pulau Panjang. Namun hanya empat yang aktif. Sisanya tidak aktif, karena banyak komponen vitalnya seperti baterai, payung radar dicuri maling," jelasnya.

Baca: BPBD: Pasaman Barat Belum Punya Shelter, Sirene Peringatan Tsunami Rusak 

Di Pariaman, sudah ada tempat evakuasi vertikal sementara di tiga titik.

"Tiga titik yang dijadikan shelter di antaranya gedung wali kota lama yang terletak di Desa Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 dan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Tengah," dikutip dari Antara. 

Ketiga titik lokasi tersebut diperkirakan mampu menampung 300 hingga 500 orang. 

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai,  terdapat sebanyak 8 unit peralatan Early Warning System (EWS) berupa sirene yang tersebar di 8 daerah di Mentawai. Namun, sampai saat ini, tak berfungsi dan sudah karatan karena tak terawat.

“EWS bagus namun tidak dapat berfungsi maksimal. Tindakan pemeliharaan dapat dilakukan jika sudah ada serah terima aset dari BNPB ke BPBD Mentawai,” ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mentawai, Yusuf Hadisumarto.

Sementara itu, terkait pemasangan EWS seharusnya terkoneksi dengan radio di Pusdalops dan berantai dalam satu kumparan bersamaan dengan EWS lainnya dengan jarak 8 kilometer. 

"Pemasangan EWS dilakukan oleh kontraktor berdasarkan peta dari BNPB, tanpa koordinasi dengan BPBD Mentawai sehingga pemasangan yang acak tersebut membuat alat tidak terkoneksi dan tidak berfungsi," sebut Staf Fungsional Umum Bidang Pengendalian dan Kesiapsiagaan BPBD Mentawai, Gabriel Sakeru.  

Menurutnya, beberapa komponen EWS kemungkinan sudah rusak. Komponen seperti aki, solar cell, kabel-kabel, diperkirakan tidak berfungsi baik. 

"Selain itu ada peti yang berkarat pada bagian bawahnya,” ujar Gabriel.

Baca: EWS Tidak Berfungsi, Masyarakat Mentawai Lakukan Evakuasi Berbasis Kearifan Lokal

Sementara, Kabupaten Agam terdapat 9 peralatan EWS, namun 4 di antaranya tidak berfungsi dengan baik.

Kepala Pelaksana BPBD Agam, M Luthfi mengatakan 5 sirene EWS yang berfungsi baik secara manual yaitu, sirene BMKG, sirene di Masjid Taqwa Labuhan, Sirene EWS Masjid Al Hidayah Masang, Sirene EWS Masjid muaro Putuih dan Sirene EWS di Masjid Nurul Iman Ujuang Labuang.

Sementara itu untuk Sirene EWS yang tidak berfungsi secara sempurna di antaranya Sirene EWS di Pasia Paneh, Sirene EWS di Masjid Suhada Subang, Sirene EWS Banda Gadang, Sirene EWS puskesmas Gasan Kaciak.

"Untuk sirene EWS yang diletakkan di Masjid Syuhada Subang-subang, rusak karena tersambar petir yang terjadi beberapa waktu yang lalu," ujarnya.

Baca: Kabupaten Agam Miliki 9 EWS, 4 Diantaranya Rusak

Kota Padang merupakan kota dengan potensi ancaman tsunami lebih besar dari pada daerah lainnya. Ada sekitar 500an ribu jiwa yang bermukim dan beraktivitas di zona bahaya tsunami.  

Sementara, infrastruktur utama evakuasi tsunami ternyata masih sangat terbatas. BPBD Padang menyebutkan, kota itu baru memiliki 4 shelter dengan total daya tampung sekitar 14 ribu jiwa.

“Keempat shelter itu berada di daerah Tabing, Ulak Karang, Asmara Haji, dan Air Tawar. Sementara dari data kami ada sebanyak 58 gedung, potensial untuk dijadikan shelter,” sebut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Henry.

Namun, dari 58 gedung tersebut, kata dia, belum dilakukan uji kelayakan struktur bangunan. Dia mengatakan, hingga akhir 2018, pihaknya bekerja sama dengan Pakar Konstruksi dari Universitas Andalas, baru akan melakukan program uji struktur terhadap 5 bangunan.

“Kelimanya yakni, STBA Prayoga di jalan Veteran Padang, SDN 23 dan SDN 24, SMAN 1 dan SMPN 25, Padang, ” urainya. 

Baca: BPBD: Shelter di Padang Hanya Cukup untuk Sekitar 14 Ribu Jiwa

Beberapa alat peringatan bencana seperti peringatan tsunami sudah terpasang di Pessel sebanyak 11 alat EWS dan 4 shelter buatan serta 1 shelter alam.

"Pessel memiliki sebanyak 11 peralatan ESW dan 4 shelter buatan serta 1 shelter alam. Sebanyak 4 shelter berada di Pasir Ganting, Pasar Kambang, Amping Parak dan Surantih, shelter alam ada di Kota Painan," jelas Kepala BPBD Pessel Herman Budiarto.

Pessel masih membutuhkan banyak shelter untuk kesiapsiagaan apabila terjadi bencana, tambahnya.

Baca: Siaga Bencana, BPBD Pessel: Melalui KSB Mengedukasi Masyarakat Lakukan Evakuasi Mandiri

Yang Segera Harus Dilakukan...

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat menyebutkan, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) mitigasi dan penanganan bencana perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Kebutuhan Sumbar saat ini adalah penguatan standar SOP mitigasi dan penanggulanagn bencana. Guna menghindari risiko bencana tentu harus ada kesiapsiagaan dari semua pihak termasuk masyarakat," kata Hidayat. 

Baca: Hidayat: SOP Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Harus Diupgrade 

Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Padang, menilai pemahaman pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam menghadapai potensi bencana, khususnya gempa dan tsunami, belum terintegrasi maksimal. Bahkan, untuk memahami istilah dan fungsi shelter, secara implementasi belum benar.

“Yang harus dipahami adalah apa fungsi shelter, dan bagaimana cara agar shelter dapat berfungsi maksimal, bukan ketika terjadi bencana saja,” kata Direktut Eksekutif KOGAMI, Patra Rina Dewi. 

Menurutnya, secara fungsional seharusnya shelter terintegrasi dengan aktivitas keseharian publik di sekitarnya. Shelter tidak semata digunakan hanya ketika terjadi bencana.

Baca: KOGAMI: Banyak yang Salah Kaprah Memahami Fungsi Shelter

Dia mengusulkan alternatif yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, yakni pemerintah harus berupaya membangun tempat evakuasi dengan struktur vertikal (vertical evacuation structure), terutama di kawasan yang ramai aktivitas publik.

Struktur evakuasi vertikal bisa berupa menara, jembatan penyeberangan, bukit buatan atau sekolah yang memang sejak awal dirancang untuk tempat evakuasi sementara. 

Secara fungsi, lanjutnya, struktur evakuasi vertikal hanya digunakan sekitar 4 hingga 5 jam setelah tsunami terjadi, atau sampai ada keterangan status aman dari instansi terkait.

Konsep lainnya seperti bukit buatan. Selain dapat menampung lebih banyak jiwa, bukit buatan juga dapat difungsikan sebagai sarana aktivitas bermain publik. 

Baca: KOGAMI: Sumbar Perlu Perbanyak Vertical Evacuation Structure

Sementara itu,  BPBD Padang kembali memunculkan wacana ini dengan membuat proposal yang telah diajukan ke BNPB sejak setahun lalu.

“Kami merencanakan pembangunan bukit buatan dengan kemanfaatannya sebagai lapangan bola. Posisinya di lapangan bola Tabing,” sebut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Henry.  

Dalam perencanaan, katanya, bukit buatan ini diperkirakan dapat menampung sekitar 12 ribu orang.  

Henry menambahkan, pihaknya terus mengedukasi masyarakat melalui program sekolah dan keluarga cerdas bencana.

“Melalui komunitas siaga bencana (KSB) di masing-masing kecamatan, kami mengedukasi keluarga tentang pengetahuan mitigasi bencana,” katanya.

Program ini juga sedang dan akan terus berlanjut di seluruh wilayah tugas BPBD kabupaten/ kota di Sumbar

Baca: Bukit Buatan yang Diidam-idamkan untuk evakuasi vertikal

Pakar Konstruksi Bangunan Teknik Sipil Universitas Andalas, Dr Febrin Anas Ismail mengatakan, solusi waktu dekat yang dapat dimaksimalkan oleh seluruh lapisan masyarakat di pesisir Sumbar adalah membangun shelter mandiri secara swadaya.

Menurutnya, itu diperlukan mengingat pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun shelter. 

Dia menawarkan solusi dengan meng-upgrade bangunan yang selama ini menjadi pusat aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama bangunan rumah ibadah, masjid dan mushalla.

“Mengapa masjid dan mushalla? Karena masjid dan mushalla hampir merata keberadaannya di setiap RT/RW,” jelas Febrin.

Desain struktur shelter mandiri yang akan dibuat, katanya, disesuaikan dengan daya rusak terjangan tsunami.

“Dalam pembahasan RPJMD Kota Padang, kami sudah menyampaikan hal ini ke Pemko Padang,” katanya. 

Baca: Pakar: Shelter Mandiri Alternatif Solusi Maksimalkan Evakuasi Saat Bencana

Bila ditilik dari histori kebudayaan, masyarakat Minangkabau telah begitu mengenal akan ancaman bencana itu. Edukasi dan mitigasi bencana telah jauh diajarkan oleh para leluhur dulu dari generasi ke generasi.

Tokoh Adat Sumatera Barat, M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu menuturkan, bahkan sejak usia dini, anak Minang sudah diajarkan perihal ancaman bencana jika alam semesta rusak akibat tangan manusia. Melalui pantun Ibu-ibu minang dulu senantiasa mendendangkan syair-syair tentang alam dan ancaman kepada anaknya.

"Kemudian, tata ruang bumi di Minang sudah ditentukan nenek moyang orang Minang," "Nan lereng ditanam bambu, nan miriang ditanam tabu, nan bancah buek kolam, nan rawa buek sawah, nan kariang buek ladang, nan munggu buek pandam kuburan," sebutnya.

Baca: Mitigasi Bencana Melalui Kearifan Lokal Nenek Moyang Suku Minangkabau

Secara individu, setiap orang yang merasa berada di kawasan rawan bencana, seyogyanya membekali diri dengan pengetahuan kebencanaan.

BNPB telah membuat peta zona bahaya tsunami di berbagai daerah terutama yang berada di kawasan terancam bencana tsunami, termasuk Kota Padang. 

BPBD Padang menyebutkan sekitar 60 persen kawasan di kota itu termasuk ke dalam zona berbahaya tsunami. 

Setiap warga diharapkan sudah mengetahui di mana saja kawasan yang masuk zona bahaya dan zona aman. Setidaknya, setiap individu membekali diri dengan peta zona bahaya tsunami yang dibawa ke mana pun pergi dan suatu waktu dapat digunakan dalam keadaan darurat.

Peta zona bahaya tsunami kota Padang dapat diunduh di sini 

Baca: Pahami Peta Zona Tsunami Guna Maksimalkan Evakusi Secara Mandiri 

Intisari - Kesiapsiagaan Segala Lini Kunci Maksimalkan Mitigasi

Mengutip pernyataan Pakar Kegempaan Dr. Badrul Mustafa, dilihat usaha dan rencana pemerintah untuk menghadapi ancaman bencana megathrust sudah ada, namun perlu ditingkatkan. 

Pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun provinsi dan daerah tentu masih banyak. Jika sekitar 600an ribu jiwa terancam bahaya tsunami di Sumbar, maka shelter yang dibutuhkan tentu tak cukup hitungan belasan atau puluhan. 

Tentunya, tak sedikit pula anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ratusan shelter guna evakuasi vertikal. Jika mengadalkan keberadaan gedung instansi pemerintah dan swasta, secara jumlah pun belum mencukupi. Belum lagi standarisasi bangunan, apakah dibuat dengan perhitungan tahan gempa dan tsunami megathrust? 

Jika membuat shelter terlalu mahal, setidaknya pemerintah daerah bisa menganggarkan pembuatan vertical evacuation structure berupa menara rangka baja yang biayanya diperkirakan relatif rendah, dan tidak memakan banyak lahan, karena tujuan pembuatannya diperuntukkan di persimpangan jalan dengan akses lalu lintas padat.  

Pemerintah juga bisa melibatkan instansi BUMN dan swasta untuk membuat tempat evakuasi vertikal ini di sekitar bangunan gedung perkantoran. 

Sementara rekomendasi bangunan gedung bertingkat yang dinilai potensial menjadi tempat evakuasi, perlu segera dikeluarkan oleh BPBD. Informasi ini juga harus segera disampaikan ke publik, sebagai pengetahuan guna evakuasi efektif ketika bencana terjadi.

Efektif atau tidak efektifnya bukit buatan (mengingat keterbatasan lahan dan kajian utuh terkait efek gelombang tsunami megathrust terhadapnya), agaknya ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Untuk anggaran material, dinilai cukup efisien, sementara sebelumnya pihak luar juga pernah bersedia membantu. Hanya perlu dipastikan, pembangunannya benar-benar terintegrasi dengan aktivitas keseharian publik agar tidak mubazir.

Sumatera Barat saat ini, ternyata masih punya kendala berarti terkait Early Warning System (sistem peringatan dini). Meskipun BPBD Sumbar menyatakan secara fungsional rangkaian sistem tersebut berjalan baik, tetapi nyatanya dari 7 daerah, beberapa di antaranya “tidak terkesan baik-baik saja.”

Sejumlah BPBD daerah mengungkapkan, peralatan EWS baik sirene dan beberapa komponen lainnya, bermasalah. Bahkan, sejak terpasang sampai saat ini belum ada serah terima pengelolaan dari BNPB ke BPBD, seperti kondisi di Mentawai. Komponen peralatan rusak, bahkan hilang dicuri maling. 

Menyikapi kondisi itu, ada (BPBD) yang akan memperbaiki peralatan rusak, ada yang sudah mengajukan pengadaan alat kepada Pemda namun belum ditindaklanjuti dan ada pula yang masih menunggu peralatan EWS itu diserahterimakan untuk mereka kelola.

Tidak menampik sibuknya BNPB saat ini, karena bencana bertubi-tubi sedang melanda pelosok Negeri. Tetapi peralatan EWS agaknya juga menjadi kebutuhan primer dalam kesiapsiagaan instansi terkait dalam mitigasi bencana gempa dan tsunami.

Pemprov maupun Pemda tentu harus terlibat langsung terhadap keluhan-keluhan yang dialami BPBD agar sistem peringatan dini dipastikan lancar tanpa kendala teknis apapun. 

Upaya keras pemerintah untuk melengkapi segala infrastruktur pendukung mitigasi bencana tentu tak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Keterlibatan itu bisa bersifat komunal maupun personal. 

Tawaran dari Pakar Konstruksi Bangunan Teknik Sipil Unand, Dr Febrin Anas Ismail dan tim, tentu perlu menjadi perhatian. Tawaran ini dinilai memiliki kaitan erat dengan semangat gotong royong masyarakat Indonesia. 

Meng-upgrade fungsi rumah ibadah khususnya masjid dan mushalla sebagai shelter mandiri, bisa menjadi alternatif solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. 

Mengambil contoh kasus, jika shelter mandiri dibangun di Kota Padang; di daerah ini terdapat sebanyak 1.318 masjid dan mushalla (data Kemenag Sumbar tahun 2010), sebanyak 60 % berada di ‘zona merah.’ Jika masing-masingnya dapat menampung hingga 200 jiwa, maka total shelter mandiri dapat menampung hingga 158.160 jiwa atau 31 persen dari jumlah warga yang berada di zona bahaya (estimasi 500 ribu jiwa). 

Jumlah ini tentu lebih banyak dibandingkan daya tampung 4 shelter yang sudah ada dan 56 gedung potensial shelter yang baru akan diuji kelayakan.

Tinggal lagi tekad warga setempat, untuk terlibat menjadi bagian dari ikhtiar dunia-akhirat, memaksimalkan mitigasi dan meminimalisasi dampak gempa dan tsunami.

Semua yang disebutkan sebelumnya masih bersifat infrastruktur fisik. Sementara, semata mengandalkan infrastruktur yang juga masih terbatas, tentu tidak bijak. 

Dari perhitungan sederhana itu, masih ada sekitar 65 % warga yang mesti mempersiapkan rencana evakuasi mandiri. 

Mau tidak mau pilihannya adalah evakuasi horizontal atau evakuasi menuju zona aman sejauh 2 sampai 2,5 km dari bibir pantai. Masing-masing jiwa memiliki waktu antara 25 hingga 30 menit pascagempa megathrust menuju zona aman tsunami. Sementara di Mentawai, warga hanya punya waktu 7 sampai 10 menit untuk evakuasi diri ke zona aman. 

Hindari aliran sungai, dan jangan menggunakan jembatan penghubung antara wilayah, jika secara kasat mata konstruksinya tidak lagi aman, demikian arahan BPBD.

Masyarakat dituntut cerdas dan memiliki pengetahuan kebencanaan. Pengetahuan terhadap “di mana saat ini saya berada,” tanda-tanda gempa berpotensi tsunami, dan tindakan taktis penyelamatan diri, sudah harus ada di “kepala.”   

Simulasi-simulasi dan pengetahuan kebencanaan yang diselenggarakan BPBD melalui program sekolah dan keluarga cerdas bencana sudah sangat membantu. Pengetahuan ini sesegera mungkin ditularkan antar satu keluarga ke keluarga lainnya, dan antara satu anggota masyarakat ke anggota lainnya. Gerakan ini harus masif. 

Pembicaraan tentang potensi bencana seharusnya bukan lagi menjadi hal menakutkan, khususnya bagi masyarakat Sumbar. Justru sebaliknya, ini sudah menjadi motivasi bagi setiap individu dalam melakukan ikhtiar kemanusiaan, di mana banyak jiwa harus diselamatkan, dari ancaman bencana gempa dan tsunami megathrust yang mematikan.

Yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kearifan lokal dan keyakinan masyarakat Minangkabau, bahwa sikap peduli sesama menjadi bagian penting dalam tatanan hidup dan perilaku masyarakat beragama, yang kini tengah  “dikepung” berbagai potensi bencana. 

Kajian para ahli kegempaan hanya dapat memprediksi, bahwa secara jelas ancaman bencana itu ada, namun tidak pernah dapat dipastikan kapan akan terjadi. Secara keilmuan, para ahli sudah melewati serangkaian penelitian yang juga mengacu pada peristiwa terdahulu, sekitar 200 tahunan lalu, yang saat ini sudah pada siklus puncak.  

Mengulang pendapat Pakar Kegempaan dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr. Danny Hilman di laman geologi.co.id pada Oktober 2010, “Gempa besar dari megathrust di bawah Pulau Siberut-Sipora-Pagai Utara tersebut bisa terjadi dalam 30 menit lagi atau 30 tahun lagi.” 

Dalam pernyataan di artikel lainnya (di link ini) di laman dan bulan yang sama, “Kemungkinan terjadinya gempa besar di Sumatera Barat dalam 30 tahun mendatang adalah lebih dari 70 persen. Kami menyebutnya prediksi ilmiah sebuah sistem peringatan geologis,” demikian katanya.

Prediksi ilmiah tersebut menjadi salah satu dari sekian pengetahuan bagi masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. 

Perihal takdir adalah misteri Yang Maha Kuasa, yang tidak ada satupun makhluk dapat memastikannya, bahkan untuk perkara yang akan terjadi satu detik kemudian.  

(Tim Covesia) 

Berita Terkait

Baca Juga