KOGAMI: Sumbar Perlu Perbanyak Vertical Evacuation Structure

KOGAMI Sumbar Perlu Perbanyak Vertical Evacuation Structure Salah satu menara untuk evakuasi dari tsunami di Jepang. Sumber: youtube

Covesia.com – Penguatan mitigasi bencana di segala lini, menghadapi potensi gempa dan tsunami megathrust Mentawai yang menyimpan energi hingga 8,8 skala richter, sudah seharusnya kembali dimaksimalkan di Sumatera Barat. Salah satu hal terpenting adalah evakuasi terencana dan efektif oleh masyarakat ketika bencana terutama tsunami melanda.

Direktur Eksekutif Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) Patra Rina Dewi, di Padang, Jumat  (19/10/2018) mengatakan, dari potensi ancaman terhadap ratusan ribu warga yang berada di zona rawan tsunami di pesisir Sumbar, saat ini hanya terdapat beberapa shelter yang dibuat pemerintah pusat dan daerah, khusunya di Kota Padang. 

“Sementara, daya tampung masing-masing shelter dinilai tidak mencukupi untuk warga yang akan mengevakuasi diri dari ancaman tsunami,” katanya.

Menurutnya, saat ini baru terdapat sekitar 4 shelter yang dibangun berdekatan dengan lingkungan masyarakat di zona rawan tsunami di Padang. Selain itu ada 2 shelter berupa gedung pemerintahan. Selanjutnya ada sekitar 4 sekolah yang dibangun sesuai standarisasi tahan gempa. 

“Di samping itu terdapat sekitar 24 gedung yang dinilai bisa menjadi bangunan alternatif tempat evakuasi,” sebutnya.

Tetapi, lanjut Patra, ke-24 bangunan alternatif itu belum diuji kelayakannya terhadap gempa dan juga termasuk daya tampung masing-masing bangunan.

“Perlu dihitung lebih detil oleh pemerintah, dari shelter dan bangunan-bangunan tersebut berapa total daya tampungnya,” sebut Patra.

Jika ditemukan banyak kekurangan daya tampung, maka solusi alternatif dalam waktu dekat, yakni pemerintah harus berupaya membangun tempat evakusi dengan struktur vertikal (vertical evacuation structure), terutama di kawasan yang ramai aktivitas publik.

Dia menjelaskan, struktur evakuasi vertikal bisa berupa menara, jembatan penyeberangan, bukit buatan atau sekolah yang memang sejak awal dirancang untuk tempat evakuasi sementara. 

Secara fungsi, lanjutnya, struktur evakuasi vertikal hanya digunakan sekitar 4 hingga 5 jam setelah bencana gempa dan tsunami terjadi, atau sampai ada keterangan status aman dari instansi terkait.

“Untuk bangunan berbentuk menara, tidak perlu lahan luas, karena hanya difungsikan untuk warga dapat berdiri saja, tidak untuk berbaring. Penempatannya bisa juga di lahan sekitar perempatan jalan yang padat pengendara,” katanya. 

Hampir sama dengan menara, jembatan penyeberangan yang dirancang khusus tahan gempa dan tsunami perlu dipertimbangkan. Ini, menurutnya, dirasa penting untuk kondisi darurat di perempatan jalan pusat kota.

Konsep lainnya seperti bukit buatan, selain dapat menampung lebih banyak orang, bukit buatan juga dapat difungsikan sebagai sarana aktivitas bermain publik. 

“Jadi bukit buatan ini tentunya tidak akan mubazir, karena publik dapat menggunakannya untuk aktivitas bermain dan lainnya,” tambahnya. 

Dia menambahkan, sebelumnya, rencana pembuatan bukit buatan ini pernah ada di Padang, tepatnya ditempatkan di kawasan lapangan bola UNP, namun batal dan dipindahkan ke Lanud Tabing. Namun, karena berbelit dan lamanya proses birokrasi, rencana itu kembali batal.

“Sebelumnya KOGAMI bekerja sama dengan LSM dari AS sudah hampir membuat bukit buatan ini. Tetapi dengan lamanya proses perizinan dan birokrasi, akhirnya penyandang dana dari Prancis, kembali menarik dana tersebut,” ungkap Patra.

Dia mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan hal ini, mengingat kondisi darurat butuh penanganan lebih cepat, karena saat ini di Sumbar, suka tidak suka sudah dihadapkan pada ancaman bencana gempa dan tsunami yang mematikan. 

(rdk)


Berita Terkait

Baca Juga