Wacana Pemindahan Ibukota di Ranah yang Terkepung Bencana

Wacana Pemindahan Ibukota di Ranah yang Terkepung Bencana Ilustrasi

Covesia.com - Kota Padang saat ini merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang juga masuk ke dalam salah satu daerah rawan gempa dan tsunami. Adanya wacana pemindahan ibu kota provinsi ke daerah yang aman, merupakan tantangan bagi Pemprov Sumbar.

Kota Padang dan daerah lain di wilayah pesisir Sumatera Barat berada dalam ancaman gempa dan tsunami Megathrust Mentawai dengan potensi magnitudo 8,8 skala richter. Sementara, dampak gempa 30 September 2009 silam, masih membekas diingatan warganya hingga saat ini. 

Menurut Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI) Andi Renald, sejumlah kota di Indonesia tidak layak dibangun menjadi kota besar lantaran berada di lokasi rawan bencana.

Kota Padang dan Bengkulu merupakan dua daerah yang termasuk dalam kawasan rawan gempa. Selain ancaman tumbukan lempeng, patahan Sumatera juga mengintai sejumlah daerah di pulau Andalas. 

"Padang juga tidak layak jadi pusat Ibu Kota. Kalau terus membangun, kami seperti menemukan untuk diterjang bencana," sebutnya.

Memerhatikan ini, muncul wacana agar ibukota Sumbar dipindahkan ke daerah lain. Apakah dibuat “kota baru?” Atau "menunjuk" salah satu kota/kabupaten lain menjadi ibukota Sumbar? 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menilai, pemindahan ibukota perlu kajian lebih dalam dan juga membutuhkan dana besar.

"Pemindahan ibukota provinsi perlu dana besar. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak memiliki dana. Selain itu, kita juga sedang membangun perkantoran yang rusak akibat gempa pada 2009," ujar Irwan Prayitno di Padang.  

Namun, gubernur dua periode itu, juga tidak menafikan ide pemindahan ibu kota tersebut. Bahkan, ia menilai pemindahan ibu kota cukup berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar.

"Idenya, saya setuju 100 persen, ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi warga," sebutnya.

Baca: Padang Rawan Gempa, Gubernur Sumbar Setuju Pusat Pemerintahan Dipindahkan

Kota Padang dari Masa ke Masa  

Dari kisah legenda, Kota Padang terkenal dengan cerita si anak durhaka Malin Kundang dan kisah roman Siti Nurbaya. Dari sisi kuliner, kalangan nasional hingga internasional sudah tahu akan kelezatan rendang, termasuk Rumah Makan Padang. 

Jauh sebelum itu, pada abad ke-14 (1340-1375), Kota Padang dikenal sebagai kampung nelayan dengan sebutan Kampung Batung dengan sistem pemerintahan Nagari yang diperintah oleh Penghulu Delapan Suku.

Pada tahun 1667 VOC lewat penghulu terkemuka Orang Kayo Kaciak mendapat izin mendirikan Loji pertama. Daerah Batang Arau dijadikan sebagai daerah pelabuhan, yang merupakan titik awal pertumbuhan kota Padang.

Kota Padang tidak hanya berfungsi sebagai kota pelabuhan tapi juga perdagangan kota. Pelabuhan ini terkenal dengan nama Pelabuhan Muaro.

Pada 7 Agustus 1669 menjadi hari paling bersejarah kota Padang. Pada hari itu menjadi puncak pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan Belanda dengan menguasai Loji-Loji Belanda di Muaro, Padang. Peristiwa tersebut diabadikan sebagai hari kelahiran kota Padang.

Pada 31 Desember 1799, seluruh kekuatan VOC alih-alih pemerintah Belanda dengan pemerintah kolonial dan Padang, dijadikan pusat kedudukan Residen. Pada 1 Maret 1906, lahir ordonansi yang menunjuk Padang sebagai daerah Cremente (STAL 1906 No.151) yang berlaku 1 April 1906. Padang masuk dalam bagian RI sesuai SK. Presiden RI Serikat (RIS), No.111 pada tanggal 9 Maret 1950.

SK. Gubernur Sumatera Tengah No. 65 / GP-50, tanggal 15 Agustus 1950 menetapkan Pemerintahan Kota Padang sebagai daerah otonom sementara menunggu penetapannya sesuai UU No. 225 tahun 1948. 

Selanjutnya, SK. Gubernur Sumatera Barat No. 1 / g / PD / 1958, tanggal 29 Mei 1958 secara de facto menetapkan kota Padang menjadi ibukota provinsi Sumatera Barat. 

Secara umum, Padang menjadi ibukota Sumatera Barat, yang ditandai dengan keluarnya UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dengan Kotamadya Padang yang merupakan otonom dan wilayah yang dikepalai oleh seorang Walikota.

Baca: Mengingat Kembali Sejarah Kota Padang yang sedang Belum Anda Ketahui

Sumbar Daerah Rawan Bencana

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam khususnya bencana gempa bumi dan tsunami. 

Hal tersebut disebabkan karena Sumbar dilalui oleh tiga sumber ancaman gempa bumi yaitu zona sesar Sumatera (Sumatera Fault Zone), Zona subduksi pertemuan antara lempeng tektonik India-Australia dengan lempeng Eurasia, dan sesar Mentawai (Mentawai Fault Zone). 

Sejak 1797 hingga 2009 telah terjadi setidaknya belasan kali kejadian gempa bumi kuat dan merusak di Sumbar dan diantaranya menyebabkan tsunami. 

Gempa bumi yang merusak di Sumatera Barat, antara lain yakni gempa bumi Sumatera 1797 merupakan gempa bumi pertama dari serangkaian gempa bumi besar yang terjadi pada bagian segmen Sumatera di sesar megathrust Sunda. Gempa ini memicu gelombang tsunami yang menyebabkan kerusakan parah di Kota Padang. 

Selanjutnya, gempa Padang (1822, 1835, 1981, 1991, 2005), gempa bumi Singkarak (1943),  gempa bumi Pasaman (1977), dan gempa bumi Agam (2003). Sedangkan gempa bumi yang diikuti gelombang tsunami terjadi di Mentawai (1797, 1861 dan 2010), Sori-Sori (1904).

Catatan paling tua menunjukan bahwa di Padang pada 1822 telah terjadi gempa bumi kuat yang diikuti suara gemuruh yang berpusat di antara Gunung Talang dan Gunung Marapi. Pada 28 Juni 1926, gempabumi dahsyat 7,8 skala Richter juga dilaporkan pernah mengguncang Padang Panjang.

Dalam kurun waktu belum lama ini, pada 2004 dua gempa di Bulan Februari, pada tanggal 16 dan 22, juga menimbulkan dampak yang cukup parah.

Hingga saat ini, Sumbar, khususnya kota Padang dan sekitarnya, tidak dapat melupakan peristiwa gempa 7,6 SR mengakibatkan jatuhnya korban meninggal mencapai  1.117 tewas,  1.214 lainnya luka berat dan 1.688 luka ringan.

Baca: Sejarah Gempa Bumi yang pernah Terjadi di Sumatera Barat  

Kemaslahatan Ekonomi dan Budaya dari Wacana Pemindahan Ibu Kota 

Kawasan pesisir Sumbar masih berhadapan dengan ancaman bencana besar, megathrust Mentawai. Dalam fase 200 tahun, potensi ini sudah mencapai puncaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. 

Dampak ekonomi akibat bencana, apabila terjadi, tentu belum dapat diketahui. Namun, dari potensi bencana yang ada, dikhawatirkan wilayah pesisir Sumbar akan menjadi wilayah terparah yang terdampak. 

Tetapi, apakah pemindahan ibukota, akan mengurangi dampak bencana secara ekonomi? Tidak dapat dipastikan, mengingat aktivitas perekonomian masyarakat cukup tinggi di daerah pesisir Sumbar, terutama di Kota Padang. 

Dari sisi lain, Direktur Program Institute for Development of Economics dan Financial (INDEF) Berly Martawardaya menilai pemindahan ibu kota Sumbar justru bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar pemindahan, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan dana yang cukup.

"Aktivitas konstruksi skala besar seperti pemindahan ibu kota bisa membawa manfaat ekonomi asal direncanakan dengan baik dengan tahapan yang matang dan dana memadai. Kalau mangkrak justru jadi sia-sia dan rugi," kata Berly kepada Covesia.com. 

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, dampak langsung pemindahan ibu kota bagi ekonomi masyarakat, terutama lapangan kerja baru.

Pemindahan ibu kota karena alasan rawan bencana sudah cukup kuat. "Cukup kuat alasan untuk pemindahan ibu kota provinsi yang di pantai barat Sumatera termasuk Padang karena rawan gempa dan tsunami," terang dia.

Baca: Pemindahan Ibu Kota Sumbar Dapat Tumbuhkan Ekonomi Masyarakat, Ini Syaratnya

Senada, Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan, wacana pemindahan ibu kota Sumbar perlu dipertimbangkan.

"Saya kira yang pertama, wacana itu perlu dipertimbangkan terkait kemungkinan bencana alam," kata Anggota Komisi IX DPR RI saat dihubungi Covesia.com. 

Kendati demikian, perempuan berdarah Minang ini juga berharap agar Sumbar bisa lebih fokus dengan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui terobosan yang brilian. 

Menurut dia, saat ini Sumbar sudah tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera.

"Coba bandingkan Sumbar dan provinsi-provinsi lain di Sumatera? Menurut saya Sumbar sangat jauh tertinggal. Kenapa? Karena kurang ada pemikiran cerdas untuk memasukan investasi ke Sumbar. Padahal SDM dan SDA Sumbar sangat menunjang," ujar dia.

Baca: Irma Suriani Chaniago: Wacana Pemindahan Ibukota Sumbar Perlu Dipertimbangkan

Di sisi kebudayaan, Musra Dahrizal, Budayawan Minangkabau, menyambut baik wacana pemindahan ibukota.

"Saja setuju saja wacana pemerintah (Pemprov Sumbar) memindahkan ibukota. Sebaiknya posisi di tengah wilayah provinsi," ujar budayawan yang akrap dipanggil Mak Katik kepada Covesia.com.  

Tetapi lebih dari itu, dia menekankan lebih baik saat ini pemerintah memaksimalkan pola pembinaan kepada masyarakat lebih serius, khusnya dalam membangun kerangka kota yang lebih bermartabat dan beradap.

"Di mana pun ibukotanya, kalau perilaku masyarakatnya masih banyak menyimpang dan marak perbuatan asusila akan berdampak buruk bagi kota itu. Seperti masih banyak tempat ”esek-esek,” ini merupakan kegagalan pemerintah dalam membangun pola masyarakatnya," terang Mak Katik.

Mak Katik juga menyesalkan, di mana masyarakatnya tidak mengenal lebih jauh tentang budaya mereka sendiri.

Baca: Mak Katik Dukung Wacana Pemerintah Pindahkan Ibukota Provinsi Sumbar  

Manakah yang Lebih Prioritas?

Sebaliknya, Anggota DPRD Sumbar M Nurnas mengatakan, pemerintah seharusnya memikirkan tata ruang kota dibandingkan dengan keinginan memindahkan pusat ibu kota provinsi ke daerah lain.

"Pasca gempa 2009, sering saya sampaikan pemerintah harus menata kembali tata ruang kota, ini semestinya yang dilakukan," ujar M Nurnas saat dihubungi covesia.com. 

Menurutnya,  mitigasi bencana serta menata kembali tata ruang kota yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini. 

“Gempa kan fenomena yang tidak bisa diprediksi, jika tata kelola kota sudah baik kita hanya waspada jika sewaktu-waktu datang bencana," sebutnya.

Baca: Pemindahan Ibukota Sumbar, M Nurnas: Tata Ruang Kota Jadi Prioritas Utama Pembangunan

Sementara, Politisi PAN Taslim Chaniago menilai alasan rawan bencara tidak bisa dijadikan alasan untuk memindahkan ibukota. 

"Kalau alasannya karena rawan gempa dan tsunami, itu saya rasa tidak bisa dijadikan alasan. Toh, semua daerah di Sumbar juga rawan bencana kok," ujar Taslim menjawab covesia.com.  

Menurut Mantan Anggota Komisi III DPR RI ini, dilihat dari posisi dan letaknya, Padang sebagai ibukota Sumbar sudah tepat, karena tidak terlalu jauh dari daerah lain di Sumbar.

"Kalau misalkan dipindahkan ke Dharmasraya, tentu orang dari Pasaman atau Limapuluh Kota terlalu jauh untuk berkunjung ke ibukota provinsi nantinya," jelas Taslim.

Baca: Taslim: Rawan Gempa Tak Bisa Jadi Alasan Pemindahan Ibukota Sumbar

Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI) juga tidak sepakat dengan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Direktur Eksekutif KOGAMI Patra Rina Dewi menegaskan memindahkan ibukota provinsi dari Kota Padang ke daerah lain tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Tidak perlu memindahkan ibukota provinsi karena akan menelan biaya besar. Jika tujuannya untuk pengurangan risiko bencana, maka seluruh layanan publik di Kota Padang bisa dipindahkan ke wilayah zona hijau, seperti kawasan By Pass," ungkap Patra kepada covesia.com.  

Selain itu, menurut Patra, hal yang terpenting dilakukan pemerintah dan semua stakeholder ialah mitigasi bencana. Karena jika pemindahan ibukota provinsi dengan alasan rawan bencana tidak akan memberikan solusi yang tepat.

Patra menyatakan, kesadaran kesiapsiagaan bencana warga belum maksimal. Hal tersebut bisa terlihat dari rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti simulasi gempa dan tsunami.

Patra juga mengajak semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat agar kedepannya bisa saling mengingatkan terkait kesiapsiagaan terhadap bencana.

Baca: KOGAMI: Tak Perlu Pemindahan Ibukota Provinsi, Lebih Baik Fokus Mitigasi Bencana

Sementara itu, Peneliti Sejarah Kegempaan Sumatera Barat, Yose Hendra mengemukakan, pemindahan ibukota bukan persoalan gampang, pasalnya butuh banyak aspek yang harus dipertimbangkan untuk merealisasikannya.

Aspek pertama menurut Yose tentu masalah anggaran, kemudian pemilihan lahan dan terakhir ke mana ibukota ini akan dipindahkan.

"Kita misalkan dipindahkan ke daerah daratan atau yang kerap disebut daerah 'darek', Sumbar daratan tak luput dari patahan Sumatera, seperti Padang Panjang dan Bukittinggi. Di sana ada Sesar Sianok, kawasan Pasaman dan Bonjol juga ada sesar," lanjutnya.

Baca: Soal Pemindahan Ibukota, Peneliti: Mau Dipindahkan Kemana? Semua Wilayah di Sumbar Rawan Gempa

Pertimbangan Saat ini dan Jangka Panjang

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono menilai wacana pemindahan ibukota provinsi Sumbar dengan pertimbangan ancaman bencana gempa dan tsunami guna meminimalisasi korban dan dampak lainnya, perlu menjadi pertimbangan. Namun demikian, itu bukanlah solusi utama. 

”Sah-sah saja kalau mau dipindahkan. Namun itu bukan hal yang mudah, murah dan cepat, karena butuh kajian mendalam, dan juga butuh biaya besar,” katanya kepada Covesia. 

Dia mendukung wacana pemindahan ibukota Sumbar, tetapi bukan dalam waktu dekat. 

“Kita mengapresiasi pemikiran tersebut untuk mitigasi bencana, namun sebaiknya untuk jangka panjang,” sebutnya.

Menurutnya, potensi bencana gempa bumi dan tsunami ada dan selalu berulang yang mengancam kawasan pesisir Sumbar, terutama kota Padang sebagai ibukota. 

Ancaman itu, lanjutnya, tidak pasti kapan akan terjadi, bisa saja tidak hari ini atau lusa, atau mungkin pada generasi kita selanjutnya.

Baca: Pemindahan Ibukota Guna Minimalisasi Dampak Bencana Perlu Dipertimbangkan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menilai pemindahan ibu kota provinsi ke daerah lain harus melalui kajian mendalam dan perhitungan dari berbagai aspek.

“Jadi sebetulnya begini, terkait Gubernur menyetujui pemindahan ibu kota tersebut, itu kan kebijakan yang sangat besar. Tidak putus persoalan tersebut hanya dari seorang Gubernur saja pasti akan dibicarakakn di tingkat legislatif kemudian ada pihak-pihak lain,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar, Rumainur. 

Menurutnya, daerah yang aman dari gempa dan tsunami berada di kabupaten Sijunjung dan Dharmasraya. 

“Intinya Gubernur menyetujui, tapi dengan melalui proses yang panjang,” sebutnya.

Terkait efektif tidaknya pemindahan ibu kota tersebut, BPBD mengatakan belum bisa disimpulkan sekarang karena kajiannya belum dilakukan. 

“Ada beberapa faktor terkait pemindahan ibukota, salah satunya dengan menelan biaya yang sangat besar, karena akan membangun pusat pemerintahan baru seperti fasilitas perkantoran dan itu menghabiskan biaya triliunan rupiah. Kemudian pemerintah pusat tidak segampang itu untuk melegalkan pembangunan tersebut,” jelas Rumainur.

Lebih lanjut Rumainur mengatakan, untuk upaya kesiapsiagaan, pihaknya telah melakukan jauh dari sebelum terjadi bencana secara berkelanjutan kepada masyarakat.

“Sebelum terjadi bencana kita telah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dari semua ancaman bencana yang akan melanda. Kedua simulasi untuk menyatakan kesiapsiagaan masyarakat dan yang terakhir adalah setiap adanya prakiraan cuaca dari BMKG yang ada ancamannya kita langsung teruskan kepada kepala-kepala daerah untuk diteruskan kepada masyarakat agar selalu tetap siaga,” pungkasnya.

Baca: Terkait Pemindahan Ibukota dari Ancaman Bencana, BPBD: Perlu Kajian Mendalam

Pindahkan Ibukota atau Maksimalkan Mitigasi Bencana?

Perkara memindahkan ibukota ke daerah baru, bukanlah perkara mudah bagi provinsi seperti Sumatera Barat. Selain faktor wilayah yang memang dikepung bencana, topografi daerah perbukitan dan akses transportasi antardaerah yang masih terbatas, justru memunculkan pertanyaan baru. Akankah ibukota baru menjadi sentral pemerintahan yang representatif mewakili eksistensi kabupaten dan kota lainnya?

Sementara, nilai keterkenalan Kota Padang agaknya menjadi ciri khas tersendiri yang justru membuat Sumatera Barat lebih dikenal karena “Padang-nya.” 

Nilai keekonomian memang memiliki potensi tersendiri, di mana, kawasan ibukota baru dan sekitarnya tentu akan pesat dengan pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Mulai dari perencanaan, pembangunan tahap awal hingga ke pengembangan ibukota, tentu akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar dan daerah terdekat.

Tetapi, sudahkah pemindahan ibukota (jika memang akan dilaksanakan) ke daerah potensial misalnya seperti Kabupaten Sijunjung atau Dharmasraya bisa merepresentasikan seluruh keinginan pihak-pihak terkait di Sumbar, terutama masyarakatnya? 

Belum lagi anggaran yang diperkirakan hingga triliunan rupiah dibutuhkan untuk proyek besar bertahun-tahun tentunya. Sementara, di depan mata, potensi bencana besar, yang sudah sampai pada umurnya (berdasarkan pendapat ahli), sedang mengintai kesiapsiagaan masyarakat, terutama di sepanjang kawasan pesisir Sumbar. 

Ratusan ribu penduduk yang bermukim di kawasan zona rawan tsunami, tengah dihadapkan pada kenyataan bahwa, secara sadar, Tuhan sudah mengingatkan Negeri ini dengan peristiwa besar tsunami yang dahulu pernah menerjang pesisirnya, sekitar 221 tahun lalu (1797), dari hari ini. 

Jika saja Sumbar memiliki anggaran triliunan rupiah saat ini, bukankah “lebih elok,” anggaran tersebut diperuntukkan guna peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, membangun selter sebanyak-banyaknya, semakin menggiatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana melalui program  terencana, secara teratur dan berkelanjutan? Paling tidak, itu akan berguna dan membekas untuk beberapa dekade ke depan.  

(Tim Covesia)

Berita Terkait

Baca Juga