Tolak PP Imbalan Pelapor Korupsi, MAKI: Keuangan Negara Masih Defisit

Tolak PP Imbalan Pelapor Korupsi MAKI Keuangan Negara Masih Defisit Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (foto: dok.pribadi)

Covesia.com- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menolak dana imbalan pelaporan korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 43 tahun 2018. Sebagaimana diketahui, kemarin Pemerintah meluncurkan beleid pemberian imbalan Rp200 juta bagi pelapor korupsi berdasar PP No. 43 tahun 2018.

“MAKI menolak adanya PP tersebut dan meminta dicabut,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya tertulisnya kepada Covesia.com, Rabu (10/10/2018).

Menurut Boyamin, penolakan tersebut berdasarkan beberapa alasan diantaranya kondisi keuangan negara masih defisit.

“Kondisi keuangan Negara masih  defisit dan beban berat untuk sebuah negara berkembang. Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting , juga ditambah dolar makin naik sehingga penerbitan PP tersebut belum pas waktunya karena akan menambah beban keuangan negara,” tegasnya.

Selain itu, tambah dia, aktifis anti korupsi bersifat volunter (relawan), sehingga pemberian imbalan tersebut akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi. “Disisi lain imbalan tersebut akan memberikan peluang oknum aktifis menjadi Pemeras ( blackmail) karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film koboi. Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yang diketahuinya,” ujar Boyamin.

Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi karena masih dibawah angka 4. “Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” tandasnya.

Dengan dasar itu, menurutnya, MAKI akan konsekuen untuk menolak dana imbalan tersebut dengan tidak akan pernah mengajukan imbalan terhadap setiap laporan korupsi yang diajukan MAKI. Selain itu, MAKI juga tidak akan pernah membuat rekening badan hukum MAKI sebagai konsekuensi untuk penerimaan imbalan.

“MAKI akan dibiayai secara mandiri oleh para pendiri yang terdiri dari 9 orang dan sebagian Pendiri MAKI adalah lawyer yang berkomitmen untuk tidak menangani kasus- kasus korupsi,” tuturnya.

(jon)

 

 

 

Berita Terkait

Baca Juga