Pasca Gempa dan Tsunami, ASN di Palu Kembali Masuk Kantor

Pasca Gempa dan Tsunami ASN di Palu Kembali Masuk Kantor Ilustrasi ASN/PNS (Foto: Setkab)

Covesia.com - Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu, serta instansi lainnya, Senin (8/10/2018) mulai masuk kantor lagi setelah dilanda gempa dan tsunami pada Jumat (28/9) lalu.

Mereka mengawali aktivitas di kantor dengan mengikuti apel pagi. Meskipun belum terlihat seperti hari-hari kerja biasa sebelum gempa, kehadiran mereka pada hari pertama masuk kerja ini dapat mengawali normalisasi kegiatan kedinasan harian untuk hari-hari mendatang.

Sebelum apel pagi dimulai, mereka saling menanyakan kabar dan keadaan sanak keluarga serta rumah mereka masing-masing. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 21 Desember 2017, jumlah PNS di pemerintah daerah di Sulteng sebanyak 68.530 orang.

Sementara formasi Calon PNS untuk tahun ini sekitar 240 orang. Dari jumlah PNS di Sulteng itu, sebagian berada di kabupaten/kota yang terdampak gempa, yakni di Kota Palu terdapat Palu 6.849 orang PNS, di Kabupaten Donggala 5.793 PNS, di Kabupaten Sigi 6.266 orang, dan di Kabupaten Parigi Moutong 6.667 orang.

Belum ada data resmi berapa jumlah PNS yang menjadi korban gempa. Kehadiran mereka untuk masuk kerja di hari pertama sejak gempa ini adalah berdasarkan instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bahwa seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali hadir dan aktif bekerja mulai Senin (8/10).

Dalam surat instruksi tanpa nomor yang ditandatangani Gubernur tertanggal 5 Oktober 2018, Gubernur menginstruksikan PNS hadir dan aktif bekerja seperti biasa melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah berikut pejabat struktural lainnya, wajib memantau kehadiran PNS dan mengoordinasikan secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta melaporkan semua perkembangan kepada pimpinan secara berjenjang sesuai kewenangannya.

Sementara kepada pejabat pengelola kepegawaian pada perangkat daerah lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur menginstruksikan agar segera mendata PNS dan atau tenaga kontrak pada masing-masing perangkat daerah yang menjadi korban wafat pada musibah bencana alam gempa bumi dan tsunami 28 September 2018.

Selanjutnya data tersebut dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tengah pada kesempatan pertama.

(ant/don)

                    

Berita Terkait

Baca Juga