Alasan SBY 'Walk Out' dari Deklarasi Kampanye Damai

Alasan SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai

Covesia.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out dari acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Aksi walk out yang dilakukan SBY itu sebagai bentuk protes atas tidak tertibnya deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelanggaran yang dimaksud adalah, terdapat atribut dan simbol partai yang berlebihan dalam kampanye damai tersebut.

SBY yang ikut dalam rombongan kampanye pawai memilih turun dari mobil yang ditumpanginya dan lebih memilih berjalan kaki pulang lebih awal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Hinca Panjaitan membenarkan jika SBY walk out dari deklarasi kampanye damai itu.

“Partai Demokrat juga pak SBY protes keras terhadap KPU dalam rangka deklarasi ini. Tadi teman-teman melihat pak SBY hadir tapi baru kira-kira lima menit tadi ikut defile itu, beliau turun dan walk out meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati awalnya,” kata Hinca di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).

“Misalnya kan kita sepakat pakaian adat saja damai dan tidak membawa partai apalagi membawa atribut yang begitu banyak sehingga terkesan kampanye,” lanjut Hinca.

Sebelum walk out, presiden ke-enam RI itu meminta Hinca untuk memimpin defile sampai selesai. Namun, mereka pun tidak bisa mengikuti deklarasi karena sebelum sampai panggung utama acara sudah dimulai.

“Kemudian Pak SBY bilang ke saya, ‘Saudara sekjen pimpin defile sampai selesai’. Saya pimpin sampai selesai, belum tadi masuk di situ acara sudah selesai, sehingga deklarasi pun kami tidak bisa naik. Kami tak bisa tandatangan (ikrar kampanye damai),” tambah Hinca.

Hinca mengatakan, pihaknya telah menyampaikan protes kepada Ketua KPU Arief Budiman.

"Saya sudah menulis protes keras (kepada) Ketua KPU Arief Budiman dan cc saudara Bawaslu,” kata Hinca.

Ia mengingatkan kepada KPU untuk tegas dalam menegakkan aturan yang telah disepakati secara bersama-sama.

"Kami mengingatkan KPU agar deklarasi semacam ini yang sudah disepakati aturan mainnya dengan pakaian adat dan kami sepakat tidak membawa atribut partai, kecuali yang disediakan oleh KPU. Tapi teman-teman bisa melihat semua atribut (parpol) ada di tempat, menurut kami KPU tidak tegas dan kami protes keras," kata Hinca.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi protes Partai Demokrat soal penyelanggaran deklarasi kampanye damai Pemilu 2019.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengungkapkan, memang ada kesepakatan parpol terkait deklarasi kampanye damai.

Beberapa kesepakatan itu, pertama, tidak boleh ada atribut parpol di area lokasi deklarasi yakni di area Monas, Jakarta Pusat.

Kedua, jika ada bendara parpol, maka hanya sebatas bendara kecil yang sudah disediakan oleh KPU. Namun ia menegaskan, hal itu berlaku di area deklarasi.

Sementara itu kata dia, area di luar tempat deklarasi bukan termasuk bagian area tanggung jawab KPU.

"Kalau pun ada yang bawa bendera bawa atribut terkait dukung mendukung paslon tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan okeh KPU, karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan," kata Hasyim, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu.

Oleh karena itu, KPU menilai banyaknya atribut parpol di luar area deklarasi bukan persoalan.

Apalagi, kata dia, ada juga masyarakat yang menggunakan atribut pro Prabowo.

Hingga saat ini, Hasyim mengaku belum menerima protes langsung dari Partai Demokrat.

Meski demikian, KPU memastikan tidak ada sanksi jika parpol tak tanda tangan deklarasi kampanye damai.

Hal itu hanya simbol apakah parpol setuju atau tidak dengan kampanye damai.

Jalannya Deklarasi Kampanye Damai

Dua pasangan peserta Pemilihan Presiden 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mengucapkan janji pada deklarasi kampanye damai.

Deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 dibacakan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman yang diikuti oleh ketua umum partai politik peserta pemilu 2019 serta perwakilan anggota DPD DKI Jakarta. 

Butir deklarasi kampanye damai adalah, pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang.

Selanjutnya, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Setelah pengucapan ikrar deklarasi kampanye damai Pemilu 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga melepaskan burung merpati.

Hal itu menunjukkan kebersamaan dan komitmen untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti kampanye damai.

(sea)

Berita Terkait

Baca Juga