Soal Dokumen Dukungan Untuk Jokowi di Sumbar, Ombudsman Ingatkan Kepala Daerah Harus Netral

Soal Dokumen Dukungan Untuk Jokowi di Sumbar Ombudsman Ingatkan Kepala Daerah Harus Netral Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi. (Foto: Fadil/ Covesia)

Covesia.com-Pasca beredarnya surat pernyataan dukungan oleh sejumlah kepala daerah di Sumbar terhadap pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Senin (17 /9/2018) kemarin.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, menilai tindakan yang dilakukan sejumlah kepala daerah tersebut kurang etis dan berpotensi mengakibatkan terjadinya maladministrasi.

"Dukungan tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat dari terganggunya netralitas kepala daerah" ujar Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi di Padang, Selasa, (18/9/2018).

Kata Adel, polemik dukungan dari kepala daerah terhadap calon presiden menjadi isu secara nasional dan ini juga terjadi di Sumbar. Sebagai pelayan masyarakat, kepala darah harus berdiri secara imparsial dan bukan sebagai unsur dari Parpol.

"Semestinya untuk menjaga netralitas,  kepala daerah tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon sebelum mengajukan masa cuti serta tidak menggunakan kewenangan untuk mempengaruhi ASN  mendukung salah satu pasangan," ujar Adel.

Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Sumbar dikabarkan menggalang dukungan untuk mendukung Capres Joko Widodo - Ma'ruf Amin usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto periode 2028-2023 di kantor Gubernur Sumbar.

Informasi yang dihimpun covesia.com ada 12 bupati/walikota di Sumbar yang akan menandatangi surat pernyataan sikap mendukung Capres Jokowi. Dari 12 kepala daerah tersebut, beberapa diantaranya disebut-sebut sudah menandatangi dukungan.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias membantah adanya rencana deklarasi dukungan terhadap Capres Jokowi. Pihaknya mengklaim, penggalangan tanda tangan tersebut sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada Presiden yang telah mengucurkan dana dari berbagai program untuk daerah di Sumbar.

"Bukan deklarasi, kami hanya membahas bagaimana bantuan pusat kepada kepala daerah. Seperti di Bukittinggi,  dapat bantuan rehap untuk Pasar Atas yang menelan lebih dari Rp300 miliar. Termasuk Mandeh, Tanah Datar, Sijunjung. Itu semua ratusan miliar yang disiapkan pemerintah pusat untuk daerah," ujar Ramlan

(dil/utr)

Berita Terkait

Baca Juga