Partai Politik yang Belum Serahkan RKDK dan LADK Bisa Dicoret dari Pemilu

Partai Politik yang Belum Serahkan RKDK dan LADK Bisa Dicoret dari Pemilu Komisioner KPU Lima Puluh Kota (Foto: Covesia/ Angga)

Covesia..com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota bakal mencoret partai politik yang tidak memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan memyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Sampai H-10, belum ada satupun partai yang menyerahkan ke KPU. 

“Batas minimum pembuatan rekening khusus ini, yaitu sampai 22 September 2018 ini. Jika sampai batas waktu tak kunjung diserahkan, KPU berhak mencoret partai dari peserta Pemilu. Hal itu sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018,” terang Masnijon Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota melalui Amfrizer Divisi Hukum dan Data usai rapat koordinasi beserta partai politik pada Rabu (12/9/2018).

Pada PKPU Nomor 24 Tahun 2018, katanya,  terutama pasal 38 ditegaskan partai politik harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU. Pada LADK tersebut, terdiri dari rekening khusus dana kampanye, saldo awal atau saldo pembukuan dan sumber perolehan, jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum  penyerahan LADK. Serta Nomor Pokok Wajib Pajak partai politik.

“LADK ini berisi nomor rekening khusus untuk kampanye dan diserahkan ke KPU masing-masing daerah sebelum 22 September ini,” ucapnya lagi. 

Pada pasal 67 pada PKPU Nomor 24 Tahun 2018 itu, bagi partai politik yang tidak menyampaikan LADK , partai politik dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu.

Dampak dari sanksi tersebut, jelasnya lagi, seluruh bakal calon atau calon legislatif yang terdaftar pada partai yang bersangkutan, terpaksa  tidak bisa ikut dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Ketika ditanya, berapa saldo yang harus dimiliki partai politik dalam rekening khusus dana kampanye tersebut, Amfrizer menjelaskan tidak ada batas minimum ataupun batas maksimum dalam rekening tersebut.

“Yang penting parpol memiliki rekening khusus untuk kampanye. Pada rekening itu, harus dilaporkan ke KPU. Sumber dana dari mana, aliran dana kemana dan untuk apa,” terang Amfrizer lagi. 

Dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 itu, terang Amfrizer, partai politik hanya bisa membentuk rekening data kampanye pada bank-bank pemerintahan. 

Kontributor Limapuluh Kota : Hajrafiv Satya Nugraha 

Berita Terkait

Baca Juga