Tuntutan Mahasiswa ke DPRD Sumbar Terkait Presidential Threshold

Tuntutan Mahasiswa ke DPRD Sumbar Terkait Presidential Threshold Foto: Fadil MZ

Covesia.com - Koordinator Aksi BEM SI Sumbar Faizil Putra, menyebutkan ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Sumbar terkait Presidential Threshold. 

"Aliasi BEM menolak dengan tegas ketentuan batas pencalonan presiden karena bertentangan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap parpol pemilu bisa mengajukan bakal calon presiden. Selain itu juga menolak Pasal 9 UU Nomor 9 tahun 2008 karena tidak berlandaskan dengan demokrasi," sebut Faizil di kantor DPRD Sumbar, Kamis (9/8/2018).

Meskipun DPR RI telah menetapkan ambang batas pencalonan presiden, tetapi untuk ke depannya ini akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

"Harapannya kalau penolakan ini tidak diterima untuk Pemilu 2019, mudah-mudahan untuk Pemilu selanjutnya ini bisa diterapkan," sebutnya. 

Menurut mahasiswa, penolakan terhadap ketentuan presidential threshold tentu ada efek negatif bagi keuangan negara.

Namun begitu, upaya penyegaran tokoh-tokoh yang ingin memimpin Indonesia juga mesti dilakukan untuk masa depan negara. 

"Memang ada negatifnya, kemungkinan banyak peserta Pilres dan perlu anggaran besar, tetapi kalau pemimpim yang dihasilkannya berkualitas kenapa tidak ini yang diupayakan dengan memunculkan poros baru," sebutnya.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis menampung aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia daerah Sumbar terkait penolakan Presidential Treshold yang telah ditetapkan oleh DPR RI.

"Saat ini ketua dan anggota DPRD Sumbar sedang tidak berada di kantor. Besok semuanya sudah mulai beraktivitas dengan agenda rapat gabungan pimpinan. Jadi saya hanya menerima aspirasi dari mahasiswa dan nanti akan disampaikan kepada ketua," ujar Raflis. 

(dil/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga