Perdebatan Soal Data Kemiskinan Dianggap Tak Selesaikan Persoalan

Perdebatan Soal Data Kemiskinan Dianggap Tak Selesaikan Persoalan Ilustrasi- Pemukiman warga Jakarta di kawasan bantaran kali yang kumuh. (antara)

Covesia.com- Perdebatan soal data kemiskinan masih saja belum beranjak dari soal turun–naiknya angka statistik kemiskinan.  Perdebatan tersebut selalu muncul manakala BPS merilis mengenai angka statistik kemiskinan terbaru. 

Selain soal turun naiknya angka kemiskinan, perdebatan terkait kemiskinan juga didominasi perkara indikator kemiskinan mana yang dipakai sebagai acuan.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo menyatakan bahwa perdebatan mengenai perkara kemiskinan seharusnya melampaui perdebatan yang bukan sekadar soal naik-turunnya angka kemiskinan, tetapi pada perdebatan yang lebih substansial dari perkara kemiskinan dan ketimpangan. 

Kemiskinan, salah satu isu seksi yang kerap disinggung untuk mengkritik pemerintah. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung masalah kemiskinan pada era Jokowi-JK.

Wahyu menyebut SBY seharusnya ingat bahwa dirinya adalah salah satu Co–Chairs High Level Panel on Eminent Person (HLP–EP) Post–2015 Development Agenda yang melahirkan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menghasilkan prinsip “tidak ada penghapusan kemiskinan tanpa memerangi ketimpangan”. 

“Sangat disayangkan juga Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggunakan perspektif baru soal kemiskinan dan ketimpangan versi SDGs,” imbuh Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia.com, Rabu (8/8/2018).

Hamong Santono, Senior Officer INFID menambahkan, apa yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi kurang tepat, karena saat memimpin pemerintahan sebelumnya ukuran kemiskinan yang digunakan juga sama dengan yang digunakan pemerintah saat ini. 

Bahkan pada saat itu, menurunnya angka kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan (gini ratio). Lebih lanjut Hamong menyatakan, Pemerintah Indonesia ke depan seharusnya mulai beranjak dalam menyampaikan perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu bukan hanya sekadar menyampaikan angka–angka statistik kemiskinan. Sebagai negara yang turut serta menandatangani komitmen global SDGs. Pemerintah Indonesia seharusnya mulai serius menjalankan program penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pencapaian SDGs.

Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, berpendapat penyelesaian ketimpangan akan semakin efektif jika pemerintah menyelesaikan persoalan strategis perempuan dan anak perempuan, yaitu perkawinan anak, rendahnya pendidikan perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan.

SDKI 2017 (BPS) menyebutkan angka rata-rata nasional persentase perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum usia 18 tahun adalah 25,71%.  Dari 34 provinsi di Indonesia, 2/3 (dua pertiga) nya atau 23 provinsi memiliki angka rata-rata, di atas angka nasional. Lima provinsi yang memiliki persentase perkawinan di bawah usia 18 tahun tertinggi adalah Kalimantan Selatan (39,53%), Kalimantan Tengah (39,21%), Kepulauan Bangka Belitung 37,19%, Sulawesi Barat (36,93%) dan Sulawesi Tenggara (36,74%). Hal ini menunjukan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan yang luas terjadi di Indonesia.

Sebagian besar perkawinan anak terjadi di antara usia 14-17 tahun, dan Koalisi Perempuan menemukan usia termuda perkawinan anak perempuan dan laki-laki adalah 12 tahun. Perkawinan anak, pada umumnya, menghentikan pendidikan anak. Sehingga memunculkan ketimpangan jumlah anak perempuan yang berhasil menyelesaikan SMP maupun SMA. Rendahnya pendidikan perempuan akan menyumbang pada rendahnya pekerjaan maupun upah, dan pada akhirnya akan menjebak masyarakat ke dalam lingkaran kemiskinan yang lebih dalam.

SBY sempat mengklarifikasi pernyataannya terkait 100 juta angka orang miskin di Indonesia yang sempat menuai pro kontra. Klarifikasi ini disampaikan SBY melalui akun resmi Twitter-nya, @SBYudhoyono, Rabu (1/8/2018).

Menurut SBY, terkait pernyataannya, harus melihatnya dengan "The bottom 40". "Banyak yg salah mengerti arti "the bottom 40%", kemudian langsung berikan sanggahan ~ "Tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta org" *SBY*," demikian bagian klarifikasi SBY dalam twitnya, Rabu siang.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga