BAP DPD RI Pantau Tiga Daerah Untuk Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK

BAP DPD RI Pantau Tiga Daerah Untuk Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar (Foto: Fadil/Covesia)

Covesia.com - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pantau tiga provinsi terkait tindaklanjut hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), tiga daerah dijadikan sampel yakni,  Sumbar, Kalimantan Selatan, dan  Sulawesi Tengah.

"BAP DPD RI akan membandingkan bagaimana tindak lanjut di daerah masing-masing terkait temuan BPK tersebut, meskipun akhir-akhir ini kesadaran Pemda untuk tata kelola keuangan sudah membaik," ujar Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar usai pertemuan BAP DPD RI dengan Pemprov Sumbar, Jumat (13/o7/2018).

Kata Gafar, selain melihat tindaklanjut di daerah, DPD juga mendesak dan mendorong Pemda secara terus menerus tindaklanjuti temuan BPK tersebut, "Sumbar termasuk daerah yang paling tinggi untuk ditindaklanjuti temuan BPK tersebut," ujarnya 

Selain itu, DPD juga akan perjuangkan daerah yang belum bisa menindaklanjuti temuan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan, dan daerah yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pemda kabupaten dan provinsi akan diupayakan pemutihan sesuai dengan prosedurnya

"Ikuti prosedurnya, penuhi syarat, dengan sistem lakukan sesuai wewenang DPD dan ini harus diajukan ke BPK Perwakilan di daerah, dan mereka akan menyampaikan kepada  BPK pusat," ujarnya 

 Rekomendasi BPK RI tersebut tidak semuanya dapat dikembalikan oleh pemerintah daerah. Seperti penerima bantuan sosial yang orang sudah tidak ada, meninggal atau pailit. Karena akan menjadi beban pemerintah daerah terus-menerus rekomendasi kerugian daerah tersebut harus dihapuskan.

Diungkapkannya, pengembalian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi BPK masih rendah, sekitar Rp5,56 triliun atau baru mencapai 19,8 persen. Sementara secara keseluruhan rekomendasi BPK pengembalian kerugian daerah mencapai Rp28,06 triliun, artinya sebanyak 13,29 triliun belum dikembalikan.

"Untuk Sumbar, tindaklanjuti baru mencapai 47 persen lebih atau total Rp 316,3 miliar dengan daerah diantaranya di Kabupaten Sijunjung mencapai Rp6,48 miliar 88,41 persen. Kemudian yang terendah Solok Selatan dengan total Rp 4,9 miliar atau 9,25 persen."

Sementara itu, Kabupaten/kota yang  tidak mematuhi rekomendasi BPK adalah Limapuluh Kota, hanya Rp8,6 miliar dari total Rp36,9 miliar. Sementara rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti pemda se Sumbar Rp2,25 miliar atau 0,34 persen dari total rekomendasi Rp 662,7 miliar.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Pemprov Sumbar serius dalam merespon rekomendasi BPK RI. Bahkan, dirinya sudah mengintruksikan semua OPD untuk secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

(dil)

Berita Terkait

Baca Juga