DPD RI Ingatkan Pemerintah Daerah, WTP Bukanlah Sebuah Target

DPD RI Ingatkan Pemerintah Daerah WTP Bukanlah Sebuah Target Kunjungan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ke BPK RI Wilayah Sumatera Barat, Jum’at (13/7/2018) (Foto:Ist)

Covesia.com - Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ingatkan seluruh jajaran pemerintahan provinsi/kabupaten/kota bahwa jangan cepat puas, karena berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI di BPK RI, Abdul Gafar Usman, beserta anggota lainnya saat kunjungan ke BPK RI Wilayah Sumatera Barat, Jum’at (13/7/2018) mengatakan bahwa WTP tersebut bukanlah sebagai target, tapi standar minimal yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Ia menyebutkan hasil dari pemeriksaan BPK, baik itu secara strukstural maupun kontisional harus ditindak lanjuti oleh Pemda setempat. 

Terkait banyak daerah yang mendapat WTP, namun masih banyak juga temuan-temuan kasus penyelewengan keuangan negara, seperti yang ada di Sumbar ini, Abdul Gafar menanggapi hal tersebut.

“Ada dua hal yang harus dicapai dalam mengelola keuangan negara ini, pertama tata kelola yang baik. Kedua, pertanggung jawaban keuangan yang betul sampai sasaran, nah ini yang kita lakukan,” sebutnya. 

“Jadi WTP itu bukanlah suatu prestasi, tapi WTP adalah suatu standar minimal yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah agar dia mengelola  sesuai dengan tata kelola, tapi yang lebih dari itu kita mengharapkan uang itu betul-betul dipertanggung jawabkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak dilakukan melanggar aturan yang telah ditetapkan, itulah sebenarnya target yang harus dicapai bagaimana uang itu sampai pada kesejahteraan masyarakat dan tidak dilakukan pelanggar aturan, itu sebenarnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dari Sumatera Barat, Emma Yohana juga berharap kepada pemerintah daerah Sumbar, bagaiman mereka bisa mempertahankan kewajibannya untuk mendapatkan opini WTP untuk laporan keuangan tahun berikutnya.

Caranya adalah,  dengan bekerja keras dan memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab, sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBD yang dikorupsi," tegasnya.

Semuanya  transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBD.

Ia meminta,  pemerintahan daerah pengguna APBD,  agar terbuka dengan BPK.

Karena BPK adalah,  mitra pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia  percaya,  BPK menjaga independensi, profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK  semua berjalan lancar.

(*/don)


Berita Terkait

Baca Juga