Usai diperiksa KPK, Chairuman Harahap Pilih Irit Bicara

Usai diperiksa KPK Chairuman Harahap Pilih Irit Bicara Chairuman Harahap (foto: Antara)

Covesia.com - Mantan anggota DPR RI 2009-2014 dari Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap memilih irit bicara seusai diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

KPK pada Selasa memeriksa Chairuman sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. "Sama dengan yang dulu," kata Chairuman di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Ia pun enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dikonfirmasi oleh penyidik dalam pemeriksaannya kali ini. "Berita acara yang lalu," kata dia.

Saat ditanya apakah dirinya sempat dikonfirmasi soal aliran dana atau penganggaran proyek KTP-e, Chairuman pun juga menjawab pendek. "Iya enggak itu saja," ucap Chairuman.

Sebelumnya, Chairuman juga telah diperiksa untuk tersangka kasus KTP-e lainnya seperti manta Dirut Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, Irvanto Hendra Pambudi keponakan dari Setya Novanto dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto.

Untuk diketahui, nama Chairuman sempat disebut oleh Irvanto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan terdakwa mantan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Irvanto dalam persidangan itu merinci sejumlah uang yang ia serahkan kepada anggota DPR lainnya, yaitu mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap sebesar 500 ribu dolar AS dan satu juta dolar AS, selanjutnya Melchias Markus Mekeng satu juta dolar AS, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar 500 juta dolar AS dan satu juta dolar AS, mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah 500 ribu dolar AS dan 100 ribu dolar AS, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf 100 ribu dolar AS.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e).

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ant/sea)

Berita Terkait

Baca Juga