Presiden Sedih Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK

Presiden Sedih Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK Presiden Joko Widodo (Foto: Setkab.go.id)

Covesia.com - Presiden Joko Widodo menyatakan kesedihannya karena banyak kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya juga sangat sedih loh. Jangan dipikir saya senang, tengah malem tahu-tahu dapat berita, pagi-pagi dapat berita," kata Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa para bupati saat bertemu di Istana Bogor, Kamis (5/7), telah blak-blakan terkait ketakutannya ditangkap KPK karena dianggap korupsi.

"Tapi yang paling takut, seperti tadi sudah disampaikan pak Ketua (APKASI), pak Presiden, sekarang ini banyak gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Ya, saya sampaikan hati hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati hati," kata Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan agar kepala daerah tidak bersentuhan dengan namanya korupsi, gratifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum.

"Kalau ndak bersentuhan nggak perlu yang namanya takut, nggak perlu yang namanya khawatir. Hati hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada," kata Presiden kembali mengingatkan.

Ketua Umum APKASI Mardani H Mamingsa mengaku bangga, namun hal itu terkikis karena banyak berita yang menyebut kepala daerah ditangkap KPK.

"Dulu saya merasa bangga terpilih menjadi bupati termuda di Indonesia dalam pilkada beberapa tahun lalu. Namun setelah sekian lama menjadi bupati dan setelah menjabat ketua APKASI, saya mulai merasa kehilangan kebanggaan itu," katanya pula.

Dia menyatakan hampir setiap bulan sering mendengar dan menyaksikan berita bahwa bupati dan kepala daerah ditangkap aparat hukum karena tersangkut permasalahan.

Mardani menyebutkan bahwa berdasarkan data, sebanyak 416 bupati di seluruh Indonesia, kurang lebih 300 di antaranya bermasalah hukum atau tersangkut masalah.

"Ini sebuah angka yang fantastis dan perhatian bagi saya. Saya tidak mengerti, apakah bupati yang salah atau sistem hukum kita yang keliru," katanya pula.

Dia menegaskan bahwa ini harus menjadi introspeksi bersama. Jangan sampai muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa menjadi bupati adalah para koruptor, sehingga orang baik dan memiliki kemampuan memimpin tidak mau lagi menjadi kepala daerah karena takut dianggap koruptor. (ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga