KPK Periksa Bupati Bengkalis Terkait Uang Rp1,9 Miliar

KPK Periksa Bupati Bengkalis Terkait Uang Rp19 Miliar Juru Bicara KPK Febri Diansyah (antara)

Covesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bengkalis Amril Mukminin sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

"Sebagai kelanjutan rangkaian kegiatan tim minggu ini di Riau, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap empat saksi, termasuk Bupati Bengkalis di Mako Brimob Pekanbaru," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis.

Terhadap Bupati, kata Febri, penyidik mengkonfirmasi informasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait sejumlah proyek di Kabupaten Bengkalis.

"Terhadap saksi Bupati kami konfirmasi terkait asal-usul uang Rp1,9 miliar yang ditemukan di rumah Bupati sebelumnya," ujar Febri.

Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan penyidikan, lanjut Febri, KPK akan mengagendakan pemeriksaan kepala daerah atau pun anggota DPRD Bengkalis untuk menggali proses pembahasan anggaran di DPRD. 

"Nanti panggilan akan disampaikan, kami ingatkan agar para saksi yang dipanggil datang dan memenuhi kewajiban hukum tersebut," kata Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar pada 11 Agustus 2017.

M Nasir, saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015, dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Diduga dalam kasus itu terdapat kerugian negara sekurangnya Rp80 miliar.

Keduanya melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan, sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

(ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga