Komnas HAM Minta Kasus Penggusuran Warga Luwuk Banggai Diusut Tuntas

Komnas HAM Minta Kasus Penggusuran Warga Luwuk Banggai Diusut Tuntas Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah)

Covesia.com- Komnas HAM meminta Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengusut tuntas, dan memproses secara hukum, serta menindak tegas, baik disiplin, etik maupun melalui mekanisme peradilan umum atas semua pihak yang diduga kuat terlibat dalam rangkaian peristiwa penggusuran warga di Tanjung Sari, Luwuk, Kab. Banggai, yang tidak sesuai prosedur oleh Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA).

“Memastikan penanganan laporan kasus terkait kepemilikan lahan di Tanjung Sari berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan informasi penanganannya disampaikan kepada pihak pelapor,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia.com, Selasa (5/6/2018).

Ia menjelaskan, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan atas peristiwa yang tidak sesuai prosedur oleh Pengadilan Negeri Luwuk berdasarkan Putusan MA RI. Komnas HAM RI telah meminta keterangan para pihak, di antaranya Kapolda Sulawesi Tengah, Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, BPN Sulawesi Tengah, Pansus Tanjung Sari Komisi I DPRD Sulawesi Tengah, Bupati Banggai, Kapolres Banggai, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banggai dan Pengadilan Negeri Luwuk.

“Berdasarkan temuan lapangan dan analisis data, informasi dan fakta, disimpulan bahwa: Pertama, eksekusi telah mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan penghilangan hak-hak keperdataan masyarakat, karena sejumlah warga memiliki IMB dan SHM dan belum pernah ada pembatalan,” ujar dia.

Kedua, Pihak BPN setempat tidak pernah melakukan pengukuran tanah dan juga mengecek batas-batas dan luas lahan. Ketiga, eksekusi dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Luwuk dan difasilitasi pihak TNI/ Polri untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan wilayah, namun berujung pada pembubaran dan bentrokan.

Keempat, potensi pelanggaran HAM meliputi: hak hidup, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh kesejahteraan. Kelima, masyarakat korban penggusuran tinggal di masjid, posko pengungsian, dan rumah sementara yang tidak layak huni.

Untuk itu, ia juga berharap agar Bupati Banggai segera mengambil langkah strategis dengan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap warga Tanjung Sari pasca eksekusi lahan dan tempat tinggal mereka dengan memberikan bantuan, baik berupa rumah aman dan fasilitas yang mereka butuhkan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Bupati juga harus memastikan adanya jaminan ketersediaan bantuan logistik bagi masyarakat Tanjung Sari seperti kebutuhan pokok, saranan prasarana air bersih dan listrik. “Membantu fasilitasi masyarakat Tanjung Sari apabila akan pindah ke tempat relokasi atau tempat tinggal sementara,” tandasnya.

Ia juga meminta agar Kapolres Banggai bisa bekerja secara profesional dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan pasca pelaksanaan eksekusi di Tanjung Sari dan/atau penerapan hukum terkait penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kasus Tanjung Sari.

Polisi juga diharapkan bisa membantu fasilitasi masyarakat Tanjung Sari apabila akan pindah ke tempat relokasi atau tempat tinggal sementara dan memastikan jaminan keamanan dengan menempatkan personilnya baik secara tertutup maupun terbuka di wilayah Tanjung Sari dan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam penanganan kasus di lapangan.

Sebelumnya, dalam upaya eksekusi penggusuran terhadap rumah milik 1.400-an warga di lahan seluas 20 hektar sempat terjadi bentrokan. Berdasar laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), penggusuran pada 19 Maret 2018 itu melibatkan 1.000-an polisi dari Polres Banggai dan Polda Sulteng serta gabungan TNI.

Penggusuran itu merupakan upaya kedua untuk eksekusi keputusan Pengadilan Negeri Luwuk yang mengabulkan permohonan pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan 20 hektar itu. Saat penggusuran, terjadi bentrokan dan 26 warga sempat ditangkap, termasuk kuasa hukumnya, serta dua lainnya terkena tembakan peluru karet. Usai penggusuran, rumah-rumah warga juga rata dengan tanah.

(jon)

 

Berita Terkait

Baca Juga