KPK Periksa Mantan dan Anggota DPR Terkait Korupsi KTP-e Hari Ini

KPK Periksa Mantan dan Anggota DPR Terkait Korupsi KTPe Hari Ini Juru Bicara KPK Febri Diansyah (antara)

Covesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependukaan secara nasional (KTP-e).

Empat saksi yang diperiksa, yakni mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI sekaligus politisi Partai Demokrat Mirwan Amir, dua anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar masing-masing Agun Gunandjar Sudarsa dan Melchias Marcus Mekeng serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu.

"Diagendakan hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Empat saksi itu sudah tiba di gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Pemanggilan sejumlah anggota DPR itu, kata Febri, untuk mengkonfirmasi dua hal, yakni aliran dana dan proses penganggaran terkait KTP-e.

"Selain itu, beberapa saksi kami klarifikasi juga terkait proses pengadaan. Jadi, informasi yang kami butuhkan beragam," tuturnya.

Febri pun juga menyatakan bahwa surat panggilan KPK terhadap para saksi tersebut yang akan diperiksa mulai Senin (4/6) sudah disampaikan secara patut. 

"Jadi, kami harap saksi-saksi yang dipanggil memberikan contoh baik dan hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," ungkap Febri.

Irvanto yang merupakan keponakan Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto pada 28 Februari 2018 lalu.     

Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan KTP-E dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek KTP-e, ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan "fee" sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran KTP-e.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.  

Sedangkan Made Oka adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang "investment company" di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.    

Made Oka melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS. 

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-E    

Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ant/adi)

Berita Terkait

Baca Juga