MAKI Praperadilankan Jaksa Agung Terkait Penanganan Kasus Betty Halim

MAKI Praperadilankan Jaksa Agung Terkait Penanganan Kasus Betty Halim HM Prasetyo

Covesia.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mempraperadilankan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait belum menahan tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2013-2015, Betty Halim.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada jaksa agung agar segera menahan Betty Halim pada Rabu (23/5), kalau sampai 30 hari ke depan belum ditahan juga MAKI akan ajukan gugatan praperadilan," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu.

Dasar tuntutan agar segera ditahannya Betty Halim itu, kata dia, karena dua tersangka lainnya Helmi Kamal Lubis, mantan Presdir Dapen PT Pertamina (Persero), dan Edward Sky Soeryadjaya, Direktur Ortus Holding Ltd, sudah ditahan.

Desakan ini tujuan utama adalah agar demi cepatnya penanganan korupsi demi mengembalikan kerugian negara. 

"Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi," katanya.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo meminta untuk menanyakan ke penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) terkait belum ditahannya tersangka baru dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2013-2015, Betty Halim.

"Tanya ke penyidik sana (belum ditahannya Betty Halim)," katanya.

Ia menegaskan perkara dengan tersangka Betty Halim sampai sekarang terus berlanjut.

Terkait belum ditahannya tersangka Betty Halim, jaksa agung memastikan tersangka tersebut tetap akan ditahan dan itu ada tahapan-tahapannya. "Kita lihat nanti waktunya," katanya.

MAKI mengirimkan surat kepada Jaksa Agung HM Prasetyo diantaranya untuk segera menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina tahun 2013-2015. 

"Kami sudah berkirim surat ke Jaksa Agung untuk menyampaikan permintaan penetapan Tersangka baru  dalam perkara ini," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Ia menjelaskan desakan penetapan tersangka baru bukan tanpa dasar, berdasar hasil audit BPK dan fakta hukum Putusan Nomor: 107/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST atas nama terdakwa M Helmi Kamal Lubis, ada dugaan pihak terkait yang semestinya dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai perannya.

"Jika telah ditemukan minimal dua alat bukti dapat ditetapkan sebagai tersangka baru oleh Penyidik," katanya. 

(ant/lif)

Berita Terkait

Baca Juga