Jokowi Diminta Abaikan Usulan Moeldoko Untuk Aktifkan Koopssusgab

Jokowi Diminta Abaikan Usulan Moeldoko Untuk Aktifkan Koopssusgab Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Covesia.com Centre For Budget Analysis (CBA) menganggap bahwa Polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih sanggup menangani aksi teror selama ini. 

"Terkait kasus teror yang baru-baru ini terjadi, Center for Budget Analysis (CBA) meminta presiden Joko Widodo Agar mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab menangani kasus terorisme. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) serta Badan Intelijen Negara (BIN)," kata Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Evaluasi yang kami maksud, menurut dia, adalah penggunaan anggaran terkait penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas. 

Berdasarkan catatan CBA, Polri, BIN dan BNPT masih kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya. "Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki 3 lembaga ini habis untuk pos angaran tidak produktif, seperti belanja pegawai," ujarnya.

Polri misalnya, kata Uchok, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 95 triliun, hampir setengahnya yakni sebesar Rp 44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp 435,8 miliar. Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp 3 triliun.

Begitu juga dengan BIN, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp 3,5 triliun. Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp 1,9 triliun. Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp 899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp 411,2 miliar.

Terakhir BNPT, dari total angagran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp 505,5 miliar. Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai 169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp 122 miliar. 

Terkait usulan Moeldoko kepada Joko Widodo agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab), menurutnya, hal ini tidak diperlukan karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini. 

"Lebih baik pak presiden memaksimalkan kinerja 3 lembaga ini, yakni dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah. Daripada mengikuti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN," pungkasnya.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga