SPI Sumbar Adukan Sengketa Agraria ke Kantor Staff Presiden

SPI Sumbar Adukan Sengketa Agraria ke Kantor Staff Presiden

Covesia.com - Tanah sebagai sumber kehidupan petani merupakan media awal guna membangun kemandirian ekonomi keluarga tani oleh sebab itu perlu kajian mendalam pada jajaran KSP dengan mengundang beberapa ahli agraria guna menyelesaikan bermacam konflik agrarian di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Hal ini di sampaikan tenaga ahli utama di kantor staff Presiden, Abetnego Tarigan di ruangannya saat menerima Ketua DPW SPI Sumatera Barat Rustam Efendi, yang juga di hadiri oleh Indra Gunawan Sakti Lubis tenaga ahli Kemendes, Nazar Ikhwan Ketua Komisi I DPRD kabupaten Pasaman Barat.

Rustam efendi mengungkapkan, sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK bahwa Reforma Agraria merupakan pintu gerbang dan upaya membongkar ketidak adilan Agraria yang telah berlangsung semenjak Orde baru, Pemerintah jokowi-JK mesti melakukan Percepatan Penyelesaian Sengketa Agraria agar kemandirian rakyat terbangun dan tidak berhenti hanya sekedar menjadi slogan.

Konflik Agraria telah memakan banyak korban baik harta maupun nyawa, seperti yang terjadi di Kinali, kabupaten Pasaman Barat telah terjadi konflik agrarian antara SPI Basis Batang lambau dengan PT. PN VI semenjak tahun 1982, yang mana pada tahun tsb, pihak PT. PN VI melakukan pengusuran sawah, ladang dan perkampungan Masyarakat Batang Lambau, bukan hanya itu sampai-sampai pemakaman umum pun di jadikan perkebunan kelapa sawit oleh pihak PT. PN VI, pengusuran ini dengan mengunakan tenaga Militer.

Kembalikan Tanah Ulayat Perkampungan Batang Lambau, merupakan tuntutan perjuangan SPI Basis Batang Lambau yang di perjuangkan semenjak tahun 1999 secara terorganisir, segala upaya telah dilakukan mulai dari perjuangan di tingkat kabupaten dengan melaksanakan berbagai pertemuan apakah dengan bupati, BPN, DPRD dan Kantor Pertanahan, begitu juga di tingkatan Provinsi dan Kementerian.

Namun, sampai saat ini belum ada titik terang. Berharap dengan diterimanya Pengaduan ke KSP ini ada celah proses penyelesaian Konflik Agraria yang telah menahun. Selain percepatan penyelesaian Sengketa Agraria maka Pihak Polri juga harus menghentikan uapaya kriminalisasi terhadap pejuang petani seperti Azhari di jambi, yang berjuang membangun kedaulatan pangan agar bisa menghentikan kelaparan dunia.

Diperkuat oleh Nazar ikhwan, selain anggota DPRD Kabupaten Pasaman, provinsi Sumatera Barat juga hakim tunggal adat serta ketua KAN Nagari kinali, menurut beliau kekuatan lokal yang terhimpun dalam hukum masyarakat adat mesti dikuatkan kembali dan segala yang berhubungan dengan masyarakat adat selayaknya di dukung penuh oleh negara, terutama yang berhubungan dengan Tanah Ulayat.

Untuk itu seluruh tanah ulayat yang telah berpindah menjadi tanah konsesi  HGU maka sehabis masa berlakunya HGU mesti dikembalikan ke masyarakat adat, hal ini sesuai dengan Hukum Agraria Masyarakat Adat Minangkabau yakni “Kabau pai, kubangan tingga” yang bermakna sehabis berlakunya HGU maka tanah dikembalikan pada masyarakat adat sebagai pemilik sah, semestinya Pihak PT. PN secara sadar sehabis berlaku HGU maka dikembalikan pada Masyarakat Adat seperti yang tertuang pada UUPA yang menyatakan Bahwa Hukum Agraria Indonesia Bersumberkan Hukum Adat.

Hal senada juga di sampaikan oleh Indra Lubis bahwa konflik agrarian ini mesti di selesaikan dengan seksama dengan mempertimbangan kepentingan keberdayan kaum tani mayoritas warga desa dan negara. Kedaulatan Negara sangat bergantung sejauh mana kemandirian ekonomi rakyat pedesaan.

Oleh sebab itu, harus dibongkar struktur agraria agar tercipta keadilan guna terbangun kesejahteraan. Dan menjadikan desa sebagai produsen utama kehidupan, saat ini kemendes dalam memperjuangkan kemandirian desa tersebut telah meluncurkan berabagai program, seperti  Desa berdaulat benih, Desa Berdaulat Pangan dan semoga saja akan lahir Desa-desa Reforma Agraria, mungkin saja hal ini terjadi dengan adanya satu irama antara kemendes dengan pemerintahan desa serta peran aktif organisasi tani.

Saat ini KSP lagi berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penyelesaian sengekta agraria dan semoga saja dalam enam bulan ini ada produk hukum telah di tandatangani oleh Bapak Presiden guna terlaksananya Percepatan Penyelesaian sengketa agrarian, imbuh Abetnego Tarigan.

Saat penutupan pertemuan, Bapak nazar ikhwan menyerahlan satu bundle kasus agrarian yang ada di kabupaten Pasaman Barat, ini bentuk proaktif Tokoh Adat yang bergabung dengan SPI Sumatera Barat dan juga sebagai wakil rakyat dalam perpanjangan lidah rakyat dalam perjuangan keberdayaan keluarga tani.

 (ril)

Berita Terkait

Baca Juga