KSP Apresiasi Serikat Petani Indonesia Wujudkan Kedaulatan Pangan

KSP Apresiasi Serikat Petani Indonesia Wujudkan Kedaulatan Pangan

Covesia.com - Tanah sebagai sumber kehidupan petani merupakan media awal guna membangun kemandirian ekonomi keluarga tani oleh sebab itu perlu kajian mendalam di tingkatan KSP dengan mengundang beberapa ahli Agrarian guna menyelesaikan bermacam konflik Agrarian di Indonesia khususnya di Sumatera Barat.

Hal ini di sampaikan tenaga ahli utama di kantor Staff Presiden, Abetnego Tarigan di ruangannya saat menerima Perwakilan Petani Sumatera Barat yang dihadiri oleh Rustam Efendi Ketua DPW SPI Sumatera Barat, Indra Gunawan Sakti Lubis tenaga ahli Kemendes, Nazar Ikhwan Ketua Komisi I DPRD kabupaten Pasaman Barat.

Hal senada juga di sampaikan oleh Indra Lubis bahwa konflik Agrarian ini mesti di selesaikan dengan seksama dengan mempertimbangan kepentingan keberdayaan kaum tani mayoritas warga desa dan kedaulatan Negara sangat bergantung sejauh mana kemandirian ekonomi rakyat pedesaan.

Oleh sebab itu harus dibongkar struktur agraria agar tercipta keadilan guna terbangun kesejahteraan. Dan menjadikan desa sebagai produsen utama kehidupan, saat ini kemendes dalam memperjuangkan kemandirian tersebut telah di luncurkan program Desa berdaulat benih, Desa Berdaulat Pangan dan semoga saja akan lahir Desa-desa Reforma Agraria, mungkin saja hal ini terjadi dengan adanya satu irama antara kemendes dengan pemerintahan desa.

Lain halnya di sampaikan oleh Nazar ikhwan, selain anggota DPRD Kabupaten Pasaman, provinsi Sumatera Barat juga hakim tunggal adat kinali serta ketua KAN Nagari kinali, menurut beliau kekuatan lokal yang terhimpun dalam hukum masyarakat adat mesti di kuatkan kembali dan segala yang berhubungan dengan masyarakat adat selayaknya di dukung penuh oleh negara, terutama yang berhubungan dengan Tanah Ulayat.

Untuk itu seluruh tanah ulayat yang telah berpindah menjadi tanah konsesi  HGU maka sehabis masa berlakunya HGU mesti dikembalikan ke masyarakat adat, hal ini sesuai dengan Hukum Agraria Masyarakat Adat Minangkabau yakni “Kabau pai, kubangan tingga” yang bermakna sehabis berlakunya HGU maka tanah dikembalikan pada masyarakat adat, seperti di Nagari kinali yang banyak terjadi konflik agraria dan khususnya yang terjadi konflik agrarian antara Tanah Ulayat Perkampungan Batang Lambau dengan HGU PT. PN VI yang telah berlangsung semenjak tahun 1982. 

Sedangkan Rustam Efendi mengungkapkan, sesuai dengan Nawacita Jokowi-JK bahwa Reforma Agraria gerbang masuknya bagi pembangunan pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan yang mana kemiskinan berada di pedesaan yang kemudian secara programtik di ikuti dengan naik kelasnya 3,7 juta UMKM.

Saat ini  di Sumatera Barat keluarga tani hanya menguasai 0,8ha tanah perkeluarga, artinya jikalau tidak cepat di lakukan Reforma Agraria maka akan memperbanyak kemiskinan di pedesaan. 

Sesuai dengan amanah UUPA No.5 tahun 1960 bahwa minimal 2 ha tanah dimilki oleh setiap keluarga tani, dengan penguasaan tanah 2ha  maka anak petani yang sudah selesai mengenyam pendidikan bisa masuk pada ranah UMKM agar value added hasil pertanian meningkat.

Jadi, keluarga tani tidak lagi menjual barang mentah namun sudah bermain di level produksi siap saji dan atau siap makan melalui Koperasi Petani yang bermain di ranah Koperisi Produsen. Kami terus berjuang dan semoga saja dengan perjuangan kami ini, Bapak presiden bisa mengeluarkan Perpu guna terciptanya percepatan penyekesaian sengketa Agraria sebagai dasar hukum operasionalnya.

Saat ini KSP lagi berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penyelkesaian sengekta agraria dan semoga saja dalam enam bulan ini ada produk hukum yang di tandatangani oleh Presiden guna terlaksananya Percepatan Penyelesaian sengketa agrarian, imbuh Abetnego Tarigan.

Saat penutupan pertemuan, Nazar Ikhwan menyerahlan satu bundle kasus agrarian yang ada di kabupaten Pasaman Barat, ini bentuk proaktif sebagai wakil rakyat dan perpanjangan lidah rakyat dalam perjuangan keberdayaan keluarga tani.

(ril)

Berita Terkait

Baca Juga