Pelni Makasar Siap Layani Mudik Gratis

Pelni Makasar Siap Layani Mudik Gratis Arus mudik di pelabuhan (Foto: Antara)

Covesia.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Makassar mengaku siap melayani mudik gratis bareng BUMN yang diprogramkan untuk lebaran tahun ini.

General Manajer Pelni Makassar, Edward Tobing di Makassar, Jumat (13/4/2018), mengatakan meski memberikan layanan untuk program mudik bareng BUMN namun pihaknya juga tetap melayani masyarakatr umum yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing pada lebaran tahun ini.

"Jadi tentunya kita akan bagi pelayanannya yakni untuk mudik gratis bareng BUMN dan masyarakat umum. Namun kita juga akan melihat bagaimana perkembangan kedepan karena masih menunggu jadwal mudik dari pusat," katanya.

Ia menjelaskan, Pelni Makassar pada tahun sebelumnya memang ikut ambil bagian dalam program musik Badan Usaha Milik Negara (BMUN) tersebut. Adapun layanan mudik gratis itu masing-masing diberikan oleh PT Jasa Raharja dan Pelindo.

Pelni Makassar juga memastikan jika keputusan membagi layanan karena terkait ketersediaan kapal di wilayah tersebut.

"Jadi misalkan kapasitas kapal kita hanya 1.000 penumpang, maka kita bisa bagi dua antara layanan mudik gratis dan masyarakat umum yang juga ingin pulang ke kampung halaman," ujarnya.

PT Pelni pada tahun ini memang mendapatkan kepercayaan untuk memberangkatkan ke berbagai kota seluruh pelosok nusantara melalui program mudik bareng BUMN.

Sejumlah BUMN juga telah memilih menggunakan kapal Pelni untuk mudik gratis di antaranya PT Jasa Raharja, PT Pertamina, PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pelindo, PT Jasa Marga dan PT Pegadaian.

Selanjutnya PT Timah, PT Brantas Abipraya, PT Jasindo, PT Jiwasraya, PT LEN, PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), PT Indonesia Re (perusahaan asuransi), PT RNI, Perum Jamkrindo, Perum Peruri, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI termasuk tentunya dari PT Pelni.

"Kami tentunya siap ambil bagian dan menyukseskan proram mudik gratis bareng BUMN. Namun yang pasti kami tetap mengikuti sesuai aturan termasuk memperhatikan kapasitas kapal untuk keamanan bersama," sebut dia.

(ant/utr)

Berita Terkait

Baca Juga