Putusan Praperadilan Kasus Century Wujudkan Kepastian Hukum

Putusan Praperadilan Kasus Century Wujudkan Kepastian Hukum Boediono

Covesia.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Bank Century merupakan upaya mewujudkan kepastian hukum dalam proses hukum penanganan kasus tindak pidana korupsi.

"Praperadilan ini mengupayakan adanya kepastian hukum karena dalam vonis yang sudah inkrah Budi Mulya bersama-sama yang lain sejak tahun 20 15, hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya," kata Masinton dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Putusan PN Jaksel soal Century, Bisakah Budiono Tersangka?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan kasus yang ditangani KPK harus memiliki kepastian dan keadilan hukum sehingga kalau seorang dibilang bersalah maka harus dibilang bersalah.

Menurut dia kalau kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan maka lebih baik perkaranya dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan.

"Memang penanganan kasus di KPK tidak profesional, kalau ditanya Komisi III DPR selalu muter-muter dan bilangnya selalu Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) untuk kasus besar namun kalau kasus kecil penanganannya cepat," ujarnya.

Dia menegaskan putusan praperadilan itu menjadi tamparan keras bagi KPK agar seorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka, kasus hukumnya harus segera diproses dan jangan ditunda-tunda.

Menurut dia, KPK memang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) namun institusi itu bisa melimpahkan kasus yang tidak mampu ditanganinya kepada Kepolisian ataupun Kejaksaan Agung.

"KPK bisa melimpahkan ke institusi penegak hukum lain kalau dia tidak mampu dan jangan ditunda-tunda," katanya.

Mantan anggota Panitia Khusus Bank Century DPR RI Mukhamad Misbakhun pada saat itu setelah DPR menginisiasi Hak Angket mengenai "bailout" Bank Century, diputuskan ada opsi C bahwa ada pelanggaran terhadap proses "bailout" mulai dari penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Dia mengatakan untuk menjalan keputusan PN Jaksel terkait penetapan tersangka Mantan Wakil Presiden Boediono hanya menunggu keberanian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah ranah KPK, tinggal keberanian, kalau tidak punya keberanian minimal punya keinginan, kalau tidak punya keinginan kita wasallam lagi, insya Allah kita memberantas korupsi dengan penuh gagah berani, Insya Allah," kata Misbakhun.

(ant/lif)


Berita Terkait

Baca Juga