Sri Mulyani: Negara Bisa Miskin Karena Salah Policy

Sri Mulyani Negara Bisa Miskin Karena Salah Policy Sri Mulyani menjadi pembicara utama dalam seminar di Kementerian Keuangan, Jakarta (Antara Foto/ Hafidz Mubarak)

Covesia.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan suatu negara yang maju sekalipun bisa menjadi miskin jika salah dalam mengambil kebijakan atau policy.

"Kalau negara mengambil `policy` salah bisa rusak. Jangan dikira negara yang sudah maju akan maju terus," katanya, saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Diponegoro Semarang, Senin (9/4/2018).

Pada kesempatan itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan kuliah umum berjudul "Digital Disruption: Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia 2045".

Sosok kelahiran Bandarlampung, 26 Agustus 1962 itu, mencontohkan Argentina sebagai negara yang memiliki tingkat kehidupan yang sama dengan negara-negara di Eropa Barat pada 1800-an, seperti Belgia dan Belanda.

Namun, kata dia, sekarang ini tingkat perekonomian Argentina hanya sekitar seperempat atau sepertiganya dari negara-negara yang tadinya sejajar dengan mereka pada 1800-an.

"Sama kayanya dengan Belgia, sama kayanya dengan Netherland (Belanda, red.). Tetapi, 100 tahun terus menerus negara itu dengan `policy` yang salah. Baru sekarang mulai bangkit lagi," katanya.

"Policy" atau kebijakan merupakan salah satu dari empat pondasi yang dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045, selain kualitas manusia, kualitas infrastruktur, dan kualitas kelembagaan.

Negara yang tadinya miskin pun, kata dia, seperti Korea Selatan bisa menjadi negara yang "advance" yang sebenarnya kata kuncinya adalah dari manusianya dan pendidikannya.

"Apa Korsel terbebas dari masalah korupsi? Enggak, kemarin mantan Presidennya baru saja dihukum karena masalah korupsi. Tetapi, mereka bangkit terus. There its correction," katanya.

Jadi, kata dia, kalau ada di Indonesia yang ditangkap karena korupsi tidak masalah, asalkan ditangkap dan diadili secara baik, dan yang lainnya bangkit untuk terus memperbaiki.

Pondasi pertama, kata dia, adalah kualitas manusianya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, karakter, nilai, integritas, profesionalisme, termasuk sosial dan budaya.

"Kedua, kualitas infrastruktur. Makanya, Presiden RI Joko Widodo betul-betul memfokuskan membangun manusia dan infrastruktur. Tanpa itu, Indoesia tidak akan siap membangun pondasi untuk 2045," katanya.

Ketiga, kata Sri, kualitas dari kelembagaannya, sebab manusia yang baik dan infrastruktur yang baik tidak akan berjalan maksimal kalau lembaganya korupsi, tidak profesional, tidak efisien, dan tidak melayani.

"Makanya, saya ingatkan lembaga, baik swasta maupun pemerintah untuk profesional, `integrity`, efisiensi, dan melayani. Jadi, lembaga dan `policy` menjadi sangat penting," tegasnya. 

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga