KPK Analisis Pengadaan Pesawat Garuda Terkait Kasus Suap Emirsyah

KPK Analisis Pengadaan Pesawat Garuda Terkait Kasus Suap Emirsyah Ilustrasi

Covesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganalisis lebih lanjut terkait proses pengadaan mesin dan pesawat Garuda Indonesia dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC kepada PT Garuda Indonesia.

Terkait hal itu, KPK pada Rabu memeriksa dua saksi masing-masing Vice President Operation Support PT Garuda Indonesia Puji Nur Handayani dan mantan Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Agus Priyanto.

"Pada para saksi didalami informasi tentang proses pengadaan pesawat, mesin pesawat, dan pemeliharaan mesin pesawat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia 2005--2014 Emirsyah Satar dan Presiden Komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebagai tersangka terkait kasus tersebut.

"Tentu informasi tentang proses pengadaan ini akan dianalisis secara terus menerus dan didalami kaitannya dengan dugaan aliran dana yang diterima tersangka," ungkap Febri.

Emirsyah Satar dalam perkara itu diduga menerima suap 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau senilai total Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia dari perusahaan manufaktur terkemuka asal Inggris, Rolls Royce dalam pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005--2014 pada PT Garuda Indonesia Tbk.

Pemberian suap itu dilakukan melalui seorang perantara Soetikno Soedarjo selaku beneficial owner dari Connaught International Pte. Ltd yang berlokasi di Singapura.

Istilah beneficial owner termaktub dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 26 ayat (1a), sebagai berikut: "Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner)".

Soektino juga diketahui sebagai presiden komisaris PT Mugi Rekso Abadi (MRA), satu kelompok perusahaan di bidang media dan gaya hidup.

(ant/lif)

Berita Terkait

Baca Juga