Pemerintah-DPR Dianggap Terburu-buru Sahkan RKUHP

PemerintahDPR Dianggap Terburuburu Sahkan RKUHP Ilustrasi - pixabay

Covesia.com - Setara Institute menganggap bahwa rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), April 2018 adalah tindakan yang terburu-buru

"Tidak ada alasan memaksa untuk mempercepat pengesahan RUU KUHP karena semua jenis kejahatan telah memiliki aturan dan mekanisme hukuman," kata Ketua Setara Institute, Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/3/2018).

Menurutnya, jika ada tindakan yang belum diatur, dalam hukum dan pada diri hakim terdapat cara menemukan hukum (rechtvinding). 

"Ketergesa-gesaan rencana pengesahan di tengah masih banyaknya kontroversi dalam sejumlah isu, hanya memperkuat dugaan bahwa terdapat aneka kepentingan yang diselundupkan," tandas dia. 

Alih-alih menangkap aspirasi publik, Pemerintah dan DPR tampak tidak konsisten dalam menjaga amanat konstitusional dengan tidak mematuhi putusan MK terkait materi penghinaan Presiden/Wakil Presiden, penodaan agama dan lainnya.

Para pembentuk UU juga cenderung memilih waktu pembahasan yang sarat dengan event politik, sehingga perdebatan publik terkait RUU terjebak pada politisasi dibanding dengan mengajukan argumen akademik.

Membahas RUU semacam KUHP ini memerlukan kemewahan waktu dan kejernihan pikiran, sehingga diperoleh kesepakatan yang genuine. 

Dia menyebut masih ada yang perlu dipertajam yakni soal pasal-pasal kesusilaan sebagai perluasan pasal permukahan (overspel/perzinahan).

Menurutnya, negara terlalu jauh bermaksud mengatur wilayah privat warga Negara. Pasal-pasal kesusilaan dalam rancangan revisi KUHP tersebut memperkuat tren puritanisasi dalam politik dan hukum negara. 

Selain itu, pasal penodaan agama. Nomenklatur dan term ‘penodaan’, menghina atau menodai dalam delapan pasal penodaan agama yang diperluas dari satu pasal 156 huruf a dalam KUHP saat ini merupakan politik hukum yang mempreservasi problem serius penodaan agama. 

Serta pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. "Dua pasal karet mengenai isu tersebut (yaitu Pasal 263 dan 264 RKUHP) merupakan ancaman terhadap demokrasi karena berpotensi menyumbat saluran ‘social/people control’ sebagai satu dari dua mekanisme kontrol abusive power dalam demokrasi, di samping mekanisme checks and balances," tuturnya.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga