Regulasi TKA Sektor Energi Dinilai Belum Prioritas

Regulasi TKA Sektor Energi Dinilai Belum Prioritas Ilustrasi - pixabay

Covesia.com - Pakar ekonomi Firmanzah menilai regulasi yang mengatur kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) di sektor energi menurutnya belum perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

"Saya kira untuk mempermudah regulasi bagi TKA di sektor energi belum tentu dapat mempengaruhi secara signifikan dalam meningkatkan iklim investasi," kata Firmanzah dilansir Covesia.com dari Antara, Jumat (9/3/2018).

Firmanzah yang juga saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina menjelaskan bahwa lebih penting apabila pemerintah fokus pada formulasi perpajakan atau pembagian insentif bagi investor.

Ia minilai investor lebih berfikir secara ekonomis, di mana yang dapat menguntungkan invetasi bagi mereka, khususnya bidang energi, maka bagi hasil atau pajak akan menjadi fokus utama.

Selain itu, regulasi atau perizinan yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan daerah dirasa lebih perlu diprioritaskan, sebab banyak investor asing yang memiliki benturan aturan dengan Pemda. 

"Ketersediaan lahan dan administratif setempat saya rasa itu yang lebih penting untuk dipangkas, namun, upaya pemerintah saya rasa tetap layak untuk diapresiasi dalam menarik minat investasi," katanya. 

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali melakukan penataan puluhan regulasi dan perizinan yang dinilai tumpang tindih dan sudah tidak relevan lagi. Sejauh ini, sebanyak 90 regulasi dan 96 serta sertifikasi/rekomendasi/perizinan di sektor ESDM dicabut.

Regulasi dan perizinan tersebut tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas).

"Regulasi yang dicabut atau direvisi totalnya adalah 90 dan sedangkan sertifikasi/rekomendasi/perizinan sebanyak 96. Jadi, totalnya ada 186," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Beberapa contoh konkret perizinan di bidang migas yang dihapus antara lain rekomendasi tenaga kerja asing (izin mempergunakan tenaga kerja asing/IMTA dan rencana penggunaan tenaga kerja asing/RPTKA), surat keterangan penyalur BBM, surat keterangan terdaftar (SKT) perusahaan penunjang migas, persetujuan design dan persetujuan penggunaan peralatan migas.

"Dalam menjalankan kegiatan usaha penunjang migas selama ini diperlukan SKT, itu dirasakan salah satu hambatan dalam investasi migas. Prosesnya saja sudah membutuhkan waktu berhari-hari dan dampaknya selama ini hanya mendelay waktu saja, meperpanjang rantai birokrasi, itu kita cabut," tegas Ego Syahrial, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM.

"Yang kita hapus di hilir migas misalnya untuk membangun lembaga penyalur atau SPBU, selama ini badan usaha perlu minimal enam bulan untuk memproses yang namanya surat keterangan penyalur. Itu dihapus karena menghambat. Bisa dibanyangkan kita negara sebesar ini, kita justru butuh lembaga penyalur, malah kita sudah berpikir kita perlu lembaga sub penyalur, jadi pengurusannya itu justru harus dipermudah," tambah Ego.

Selain itu, di bidang ketenagalistrikan, dampak dari 20 regulasi yang dicabut antara lain memperlancar dwelling time pemindahan inspeksi dari border ke post border dan memperjelas pengklasifikasian produk peralatan tenaga listrik sehingga lebih mudah dalam pengawasan.

Sedangkan di bidang mineral dan batubara, dari 64 perizinan yang dihapus antara lain tanda registrasi untuk perusahaan pengangkutan dan penjualan, izin prinsip pengolahan dan/atau pemurnian, SKT minerba, dan rekomendasi tenaga kerja asing.

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga