UU MD3 Tetap Berlaku Meski Tak di Tandatangani Presiden

UU MD3 Tetap Berlaku Meski Tak di Tandatangani Presiden Ruang Sidang DPR (Foto: Dokumen BPHN)

Covesia.com - Pengamat politik dari LIMA, Ray Rangkuti menilai keengganan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani lembaran pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3) hanya sebagai respon atas reaksi publik yang menolak Undang-Undang itu.

Pasalnya menurut Ray meskipun Presiden tidak menandatangani  lembaran pengesahaannya UU MD3 akan tetap berlaku mengingat tidak ada nota keberatan atau bentuk ketidaksetujuan dari pemerintah atas pasal-pasal dalam UU itu.

"Bahwa sekarang kemungkinan itu (UU MD3) tak ditandatangani Presiden, itu lebih pada karena reaksi publiknya, bukan karena itu cara berpikir Presiden. Sikap itu bagus secara politik bagi dirinya sendiri, tetapi secara hukum, sebenarnya sama saja," ungkapnya, Kamis (22/2/2018)

Maka dari itu lanjut Ray hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah secara tidak langsung menyetujui semua revisi pasal yang ada dalam UU MD3 termasuk tiga pasal yang menuai kontroversi di Masyarakat.

Mengenai Presiden Jokowi tidak ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), Ray mengaku setuju dengan keputusan yang diambil Jokowi. Menurutnya cara yang tepat untuk membatalkan UU MD3 ini adalah dengan mengajukan uji materi (judical revies) ke Mahkamah Agung.

Baca: Presiden Jokowi Tak Akan Terbitkan Perppu Pengganti UU MD3

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga