Jadi Tersangka, Zumi Zola Penuhi Panggilan KPK

Jadi Tersangka Zumi Zola Penuhi Panggilan KPK Gubernur Jambi Zumi Zola (kanan) menunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018). (Foto: Antara)

Covesia.com - Gubernur Jambi Zumi Zola memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi menerima gratifikasi terkait proyek di Provinsi Jambi.

Saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/2/2018), sekitar pukul 09.55 WIB, Zumi Zola memilih irit bicara saat dikonfirmasi awak media soal pemeriksaannya kali ini. "Nanti ya," kata Zumi.

Ia pun menyatakan dalam kondisi sehat untuk diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka, setelah ditetapkan tersangka bersama Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi Arfan oleh KPK pada Jumat (2/2/2018).

Tersangka Zumi baik bersama dengan Arfan maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi, dan penerimaan lain dalam kurun jabatannya sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sejumlah sekitar Rp6 miliar.

KPK saat ini sedang mendalami dugaan pemberian uang kepada Zumi dan Arfan terkait proyek-proyek di Pemprov Jambi tersebut.

Zumi dan Arfan disangkakan pasal 12 B atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus ini adalah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017 lalu terhadap Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin, dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono.

KPK menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan, dan Saifuddin. Artinya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda.

Total uang yang diamankan dalam OTT itu adalah Rp4,7 miliar. Pemberian uang itu adalah agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, karena para anggota DPRD itu berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018 mengingat tidak ada jaminan dari pihak pemprov setempat.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga